Kemkeu Akui Imbal Jasa Lingkungan Bisa Jadi Alternatif Pendanaan

Adhitya Himawan

Jum'at, 08 Januari 2016 | 05:39 WIB
Kemkeu Akui Imbal Jasa Lingkungan Bisa Jadi Alternatif Pendanaan
Ilustrasi: Kementerian Keuangan. (Setkab.go.id)

Suara.com - Peneliti Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Joko Tri Haryanto mengatakan, imbal jasa lingkungan dapat menjadi alternatif pendanaan untuk pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan berkelanjutan.

Joko dalam diskusi Imbal Jasa Lingkungan di Article 33 Indonesia, Jakarta, Kamis (7/1/2016), mengatakan pendanaan yang melibatkan masyarakat secara luas tersebut dapat menjadi instrumen ekonomi lingkungan hidup sesuai pada Pasal 42 ayat 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Esensi dari pembayaran jasa lingkungan ini, menurut dia, antara lain sebagai salah satu instrumen ekonomi berbasis pasar yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi persoalan pengelolaan SDA dan lingkungan.

Selain itu, ia mengatakan pembayaran jasa lingkungan ini sebagai pelengkap atas "command and control" yang lebih dulu diimplementasikan.

Untuk manfaat yang dapat dikantongi dari penggunaan instrumen ekonomi lingkungan ini, menurut dia, dapat digunakan untuk membangun kepedulian masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan SDA dan lingkungan. Selain itu, dapat memasilitasi penyelesaian konflik dan pembangunan kesepakatan para pihak yang terlibat mengelolanya.

Dengan pembayaran jasa lingkungan, lanjutnya, dapat meningkatkan rasionalisasi pemanfaatan barang dan jasa lingkungan melalui penciptaan nilai atas barang jasa tersebut. Selain itu, pembayaran jasa lingkungan bisa menjadi sumber pendanaan alternatif bagi upaya konservasi, rehabilitasi, dan pengelolaan SDA.

Tidak hanya itu, menurut dia, manfaat penerapan pembayaran jasa lingkungan diyakini dapat menjadi peluang mentransferkan sumber daya dari penerima manfaat kepada penyedia jasa secara sosial-ekonomi yang umumnya termarjinalkan. Selain itu, dapat menimbulkan multiplier effect terhadap ekonomi masyarakat.

Tentu pengawasan penerimaan dana, menurut dia, menjadi penting, karenanya di sejumlah daerah yang menerapkan imbal jasa lingkungan menggunakan "budget tracking". Selain itu perlu payung hukum yang memperkuat teknis pelaksanaan instrumen ekonomi lingkungan tersebut.

Pakar lingkungan perkotaan Universitas Indonesia Komara Djaja mengatakan perlu payung regulasi yang kuat agar secara "B to B" pun imbal jasa lingkungan ini benar-benar dapat diterapkan.

(Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Penerimaan Pajak Seret, Mampukah Kemenkeu Raup Rp514 Triliun dalam 2 Bulan?

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 06:30 WIB

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Sertifikasi Pajak Resmi Dibuka, Cek Syarat dan Jadwalnya

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 22:37 WIB

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:58 WIB

Suahasil Ungkap Insentif Pajak untuk Pekerja hingga UMKM, Ini Rinciannya

Suahasil Ungkap Insentif Pajak untuk Pekerja hingga UMKM, Ini Rinciannya

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 17:33 WIB

Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen, Suahasil Sebut Wajib Pajak Pahlawan Negara

Penerimaan Pajak Tumbuh 23,2 Persen, Suahasil Sebut Wajib Pajak Pahlawan Negara

Bisnis | Minggu, 15 November 2026 | 17:18 WIB

3 Juta Orang Dapat Bantuan Tunai Rp3,5 juta Pada 8 Desember 2026 untuk Warga Negara Singapura

3 Juta Orang Dapat Bantuan Tunai Rp3,5 juta Pada 8 Desember 2026 untuk Warga Negara Singapura

News | Selasa, 10 November 2026 | 11:48 WIB

Ketika Djarum Tak Membayar Cukai Sesuai Semestinya

Ketika Djarum Tak Membayar Cukai Sesuai Semestinya

Bisnis | Rabu, 04 November 2026 | 16:48 WIB

Minat Investor Anjlok 52 Persen, Surat Utang RI Mulai Tak Laku?

Minat Investor Anjlok 52 Persen, Surat Utang RI Mulai Tak Laku?

Bisnis | Senin, 02 November 2026 | 12:27 WIB

Wacana Pajak Pembalut Tuai Kecaman, Dianggap Abaikan Hak Dasar Wanita

Wacana Pajak Pembalut Tuai Kecaman, Dianggap Abaikan Hak Dasar Wanita

Video | Sabtu, 31 Oktober 2026 | 16:00 WIB

Setelah Kantor PT Djarum, KPK Geledah 6 Perusahaan Afiliasi

Setelah Kantor PT Djarum, KPK Geledah 6 Perusahaan Afiliasi

News | Jum'at, 30 Oktober 2026 | 13:39 WIB

Terkini

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Praktis Tanpa Kabel, Ini Kelebihan dan Kekurangan Power Bank Wireless untuk iPhone

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 21:15 WIB

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Momen Donald Trump Tidur saat Xi Jinping Bicara di Depan Prabowo dan Putin dalam KTT APEC

Video | Kamis, 19 November 2026 | 21:00 WIB

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

Eks Menkeu Malaysia Minta Rp57 T Gegara Asap Karhutla, Bakom RI: Presiden Sudah Minta Maaf

News | Kamis, 19 November 2026 | 20:56 WIB

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Jebakan Political Breadcrumbing: Meredam Kritik Rakyat Lewat Bantuan Sesaat

Your Say | Kamis, 19 November 2026 | 20:50 WIB

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Warga Bojong Koneng Gantungkan Harapan ke Kapolri Jenderal Suyudi Tuntaskan Konflik Lahan Sentul

Bogor | Kamis, 19 November 2026 | 20:47 WIB

Dilaporkan ke Komisi Etik, Yunus Nusi Serang Balik Michael Sianipar Sindir soal Sekolah di AS

Dilaporkan ke Komisi Etik, Yunus Nusi Serang Balik Michael Sianipar Sindir soal Sekolah di AS

Bola | Kamis, 19 November 2026 | 20:45 WIB

Ratusan Pencinta Mobil Diesel Berkumpul di Bali dalam Ajang Diesel No Limit 2026

Ratusan Pencinta Mobil Diesel Berkumpul di Bali dalam Ajang Diesel No Limit 2026

Otomotif | Kamis, 19 November 2026 | 20:45 WIB

Dana Investor Korban Saham BREN, CUAN, dan DSSA Dikembalikan? Ini Kata OJK

Dana Investor Korban Saham BREN, CUAN, dan DSSA Dikembalikan? Ini Kata OJK

Bisnis | Kamis, 19 November 2026 | 20:41 WIB

Google Tutup Ribuan Kanal YouTube Terkait Indonesia, Komdigi Minta Transparansi

Google Tutup Ribuan Kanal YouTube Terkait Indonesia, Komdigi Minta Transparansi

Tekno | Kamis, 19 November 2026 | 20:35 WIB

Manggala Agni Itu Apa? Formasi Prioritas CPNS 2026, Cek Gaji untuk Lulusan SMA

Manggala Agni Itu Apa? Formasi Prioritas CPNS 2026, Cek Gaji untuk Lulusan SMA

Lifestyle | Kamis, 19 November 2026 | 20:35 WIB

×