Suara.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong di hadapan para pelaku usaha dari berbagai negara mengungkapkan peristiwa teror yang terjadi di kawasan Thamrin Jakarta Pusat beberapa waktu lalu tidak berpengaruh pada perekonomian Indonesia.
"Respons kami (masyarakat Indonesia) terhadap kejadian teror berbeda dengan Prancis yang langsung mengambil pendekatan militeristik. Di Indonesia kejadian itu tidak membuat takut dan kepanikan," katanya dalam acara Indonesia Lunch Dialogue dalam rangkaian kegiatan World Economic Forum (WEF) 2016 di Kota Davos, Swiss, Kamis (21/1/2016) siang waktu setempat.
Menteri menyatakan Indonesia memiliki populasi muslim yang terbesar dengan tingkat toleransi yang tinggi, modern, mengenal teknologi tinggi serta memiliki rasa humor.
Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah ingin menunjukkan pada dunia bahwa aksi teror di Jakarta tidak berpengaruh pada perekonomian Indonesia, sebaliknya Indonesia tetap berfokus pada peningkatan ekspor nasional.
Sebelumnya, ketika berbicara dengan sejumlah media nasional Lembong menyatakan ke depan Indonesia tidak bisa lagi menerapkan kebijakan proteksionisme untuk menghadapi perdagangan dunia yang menuntut keterbukaan.
Menurut dia, saat ini dalam pergaulan bangsa yang menerapkan "resiprokal", maka kebijakan proteksionisme tidak bisa lagi diterapkan.
"Jika kita ingin ekspor ke negara lain maka kita juga harus membuka pasar kita untuk produk negara lain," katanya.
Thomas mengatakan, dalam menghadapi dunia yang semakin terbuka yang diperlukan adalah kemampuan negosiasi dengan negara mitra dagang bukan menutup diri.
"Maka harus bisa sepandai-pandai mungkin untuk bernegosiasi agar mencapai 'win-win' (kedua pihak memperoleh keuntungan)," katanya.
Sementara itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro yang juga menjadi salah satu pembicara dalam dialog tersebut mengatakan Indonesia masih sangat membutuhkan investasi dan masih memiliki prospek yang tinggi untuk berinvestasi.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mengeluarkan sejumlah paket kebijakan ekonomi yang antara lain berupa deregulasi peraturan untuk memberi kemudahan dalam berinvestasi.
Sejak 2015 hingga kini pemerintah telah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi. (Antara)
