Menteri PUPR: 231 Bendungan yang Sudah Ada Perlu Pemeliharaan

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mendorong adanya inovasi dalam pembangunan, manajemen operasi, dan pemeliharaan waduk atau bendungan, serta jembatan di Indonesia.

"Saya belum melihat ada inovasi dalam pembangunan bendungan. Program pembangunan 49 bendungan baru sebagai program prioritas nasional, yang menjadi kesempatan bagi kita untuk mengaplikasikan ide inovatif," kata Basuki, saat membuka seminar internasional tentang bendungan dan jembatan di Balai Uji Coba Sistem Diklat Perumahan dan Permukiman, di kompleks Universitas Diponegoro, Semarang, Rabu (13/12/2017).

Acara tersebut juga dihadiri oleh Rektor Universitas Diponegoro, Yos Djohan Utama, Direktur Kerjasama Internasional dan Teknik Infrastruktur Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata (MLIT) Jepang, Yusuke Amano, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, Dirjen Sumber Daya Air, Imam Santoso, Dirjen Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto, dan para ahli bendungan dari Kementerian PUPR.

Tujuannya untuk menggugah inovasi dalam rangka pembangunan bendungan baru dan manajemen 231 bendungan yang sudah ada. Bendungan yang sudah ada, bila tidak dipelihara akan mati karena proses alami.

Demikian juga bendungan alami, yaitu danau, akan mengalami hal yang sama. Saat ini, Kementerian PUPR juga akan menangani danau, terutama danau kritis.

Manajemen operasi dan pemeliharaan bendungan harus dilakukan secara optimal, sehingga bisa memenuhi banyak kebutuhan seperti pengendalian banjir, air minum, irigasi dan listrik.

"Di Citarum, dengan memperbaiki cara mengoperasikan bendungan, maka bisa menambah kapasitas air yang selama ini terbuang, yaitu sebesar 12 m3/detik dan bisa dimanfaatkan untuk air baku Jakarta," jelas Basuki.

Oleh karena itu, kerja sama antara Kementerian PUPR dengan MLIT Jepang, yang sudah terjalin lama juga dilakukan dalam bidang bendungan.

"Saya minta MLIT untuk melakukan survei terhadap bendungan yang sudah ada, mana yang berpotensi untuk ditingkatkan pemeliharaannya," kata Menteri Basuki.

Adaoun dari hasil survei selama 6 bulan sejak pertengahan 2017, dikeluarkan rekomendasi bagi peningkatan Bendungan Kedungombo di Jawa Tengah, melalui pembuatan terowongan baru sebagai saluran pembuang sedimen. Rekomendasi lainnya, pembangunan cascading dam di Daerah Aliran Sungai Citarum.

Dari pengalaman Jepang, bendungan yang sudah ada dapat ditingkatkan kemanfaatannya melalui beberapa cara, yakni peninggian bendungan sehingga kapasitasnya bertambah, membuat outlet baru, sehingga pemanfaatan kapasitas yang ada lebih efektif dan memperpanjang umur bendungan dengan membuat terowongan untuk mengalirkan sedimen.

Kelebihan melakukan peningkatan bendungan (dam upgrading) dibandingkan membuat bendungan baru adalah tidak diperlukan pembebasan lahan, lebih ramah lingkungan, dan waktu lebih cepat.

Sementara untuk jembatan, Basuki menyampaikan, salah satu inovasi adalah pembangunan Jembatan Holtekamp di Provinsi Papua. Dalam pembangunannya, bentang utama jembatan dengan tipe box arch steel ini dikerjakan oleh PT. PAL Indonesia di Surabaya, yang memiliki fasilitas peralatan yang lengkap sehingga mempercepat dan menjamin kualitas jembatan.

Namun, sekitar 50.000 m jembatan di Indonesia juga mengalami tantangan usia, sehingga perlu dilakukan rehabilitasi. MenurutvBasuki, 60 persen jembatan di Indonesia dalam kondisi baik, 30 persen kurang baik, dan 10 persen rusak berat.

Pemeliharaan jembatan juga akan ditingkatkan, tidak hanya memperhatikan bagian atas jembatan, namun juga bagian bawahnya. Pemantauan kondisi dan program pemeliharaan jembatan dimonitor oleh Kementerian PUPR secara konstan, melalui Sistem Manajemen Jembatan Indonesia.

Menteri Basuki juga menyampaikan penghargaannya atas hubungan baik pemerintah dan rakyat Indonesia dengan Jepang, terlebih pada Januari 2018 akan menjadi momen istimewa, yaitu peringatan 60 tahun hubungan bilateral Indonesia-Jepang.

Kerja Sama PUPR dan BMKG
Mitigasi bencana, seperti gempa, banjir dan tanah longsor perlu dilakukan, karena tidak hanya merusak bangunan infrastruktur, namun dampaknya terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karenanya, informasi klimatologi yang dimiliki oleh BMKG dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan bendungan dan jembatan yang dibangun.

Di samping itu, kata Basuki, BMKG memiliki alat yang jaringannya tersebar ke seluruh Indonesia, sehingga bisa digunakan untuk membantu dan mendukung pengoperasian infrastruktur yang ada, diantaranya bendungan.

"Kami ingin bekerja sama lebih erat. Kami ingin melebarkan peran BMKG agar tidak hanya terkait bencana alam, tetapi juga membantu kami mengelola sumber daya air yang dimiliki," jelasnya.