Suara.com - Kementerian Perhubungan menyatakan banyaknya perlintasan sebidang menjadi masalah utama pengaktifan kereta api rute Simpang Haru Padang menuju Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.
"Perlintasan sebidang ini perlu jadi perhatian bagi pemerintah daerah di Sumbar karena berhubungan dengan keselamatan masyarakat," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri.
Ia menyampaikan hal itu dalam diskusi bersama netizen pencinta kereta api, tokoh adat, pengamat transportasi dan akademisi mengenai program pemerintah meningkatkan infrastruktur perkeretaapian yang diadakan di Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (18/2/2018) malam.
Berdasarkan rencana, kata dia, untuk rute Simpang Haru-BIM akan disediakan sebanyak 10 kereta setiap harinya, dan dengan banyaknya perlintasan sebidang yang dibuat masyarakat, ia menilai hal itu akan menjadi masalah dalam urusan keselamatan.
Ia menyebutkan, pemerintah hingga Februari 2018 memiliki program menutup 300 cikal bakal perlintasan sebidang yang hingga saat ini 200 lebih di antaranya telah ditutup.
"Yang cikal bakal ini yang secepatnya kita tutup. Mumpung cuma sepeda motor yang bisa lewat, kita tutup sebelum lebih lebar dan ikut digunakan kendaraan roda empat," katanya.
Menurutnya dalam mengatasi perlintasan sebidang perlu peran bersama seperti tokoh adat dan netizen dalam mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan.
Kereta api bandara di Sumbar, katanya, adalah kereta bandara ke tiga yang akan dioperasikan.
"Keretanya sekarang menurut informasinya sudah sampai di Jakarta sedang uji coba dinamis. Akhir Maret 2018 semoga sudah bisa dibawa ke Sumbar. Stasiun sudah siap, kita tinggal cari waktu yang tepat untuk pengoperasian," ujarnya.
Selain perlintasan sebidang, ia mengatakan masalah lain yang juga menjadi kendala pengaktifan kembali kereta api di Sumbar adalah penertiban lahan, karena banyak bangunan yang didirikan di sekitar rel kereta.
Kereta api merupakan salah satu fokus utama di Kemenhub dalam rangka mewujudkan nawacita terkait konektivitas.
"Kalau masalah lahan ini sudah selesai kita akan langsung bekerja. Seharusnya dua tahun sebelum dibangun, masalah lahan sudah harus selesai," katanya. (Antara)
TERPOPULER
