Suara.com - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengajak masyarakat melihat sisi positif pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Presiden Jokowi menjalankan pemerintah fokus pada pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Mukhammad Misbakhun pada acara "Ngopi Bareng, Kita Jokowi" di Cikini Jakarta, Sabtu (7/4/2018), seperti dikutip melalui siaran persnya.
Pada kesempatan tersebut, Misbakhun minum kopi bareng dan diskusi dengan sekitar 50 orang peserta yang mendaftar melalui jalur online.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menjelaskan berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo kepada para peserta "ngopi barang" yang banyak melontarkan pertanyaan seputar pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Saya melihat Pak Jokowi adalah harapan bagi bangsa Indonesia," katanya.
Salah satu topik diskusi yang banyak ditanyakan peserta adalah soal utang Pemerintah.
Menurut Misbakhun, Pemerintah saat ini sudah sangat berhati-hati dalam berutang, dapat dilihat secara objektif.
Penggunaan anggaran negara, kata dia, jelas peruntukannya yang dibuktikan dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
"Bicara soal utang, dalam laporan keuangan negara pada pemerintahan Presiden Jokowi selalu mendapatkan predikat WTP. Jadi klir," tegas Misbakhun.
Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan ini menambahkan, utang pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sepenuhnya untuk yang sasarannya meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Coba cermati, adakah di dunia ini negara yang tidak punya utang? Setelah itu, baru kita bicara lebih objektif soal utang," katanya.
Misbakhun mencontohkan, China yang berhasil keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, jurusnya adalah menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif.
Indonesia saat ini, kata dia, masuk kategori negara dengan pendapatan menengah, tapi untuk membiayai pembangunan tak bisa hanya mengandalkan dari penerimaan negara saja, sehingga menggunakan dana investasi asing tapi terukur.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini menegaskan, partai-partai politik yang mengkritik jumlah utang pemerintah sebenarnya sudah menyetujuinya melalui fraksi-fraksi mereka di DPR. (Antara)
TERPOPULER
