Infografis
Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak terima kalau jumlah utang yang dimiliki pemerintah dikatakan sebagian besar merupakan pinjaman dari luar negeri.
Menurut dia, saat ini porsi utang yang dimiliki pemerintah sebagian besar dari dalam negeri.
"Mayoritas utang kita sekarang ada di dalam negeri, bahwa asing memegang porsi 30 persen itu betul. Bahkan sekarang turun," kata Sri Mulyani dalam sebuah acara virtual, Senin (26/10/2020).
Karena itu, dirinya menolak keras anggapan yang menyebut bahwa jumlah utang Indonesia saat ini merupakan hasil pinjaman dari luar negeri.
"Bahwa mayoritas utang kita berasal dari luar negeri, itu tidak benar," ucapnya.
Sebelumnya, Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan pendapat kecil-menengah yang memiliki utang terbanyak.
Hal ini terungkap dalam International Debt Statistics 2021 (Statistik Utang Internasional 2021) yang baru saja dikeluarkan oleh Bank Dunia.
Dalam laporan itu menyebutkan Indonesia dengan jumlah utang luar negeri sebesar 402,08 miliar dolar AS atau sekitar Rp 5.940 triliun (kurs Rp 14.775) di tahun tahun 2019.
Laporan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Borok Kemenkeu Masa Lalu: Dulu Banyak Calo Anggaran
Banyak yang mengkhawatirkan besarnya utang luar negeri Indonesia ini. Namun, staf khusus Menteri Keuangan untuk Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystallin, menyatakan utang Pemerintah Indonesia masih aman dan terjaga.
“Data ini adalah data utang luar negeri total, termasuk swasta. Kalau melihat dari sisi porsi utang pemerintah saja, dalam jangka panjang risiko fiskal kita masih terjaga karena beberapa alasan," kata Masyita dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (14/10/2020).
Masyita pun menjelaskan beberapa alasan tersebut, pertama, porsi utang valas (29 persen per 31 Agustus 2020) masih terjaga sehingga resiko nilai tukar lebih bisa dikelola dengan baik (manageable).
Kedua, profil jatuh tempo utang kita juga cukup aman dengan average time maturity atau ATM 8,6 tahun (per Augstus 2020) dari 8.4 tahun dan 8,5 tahun di tahun 2018 dan 2019. Rata-rata utang Pemerintah merupakan utang jangka.
Masyita juga menyampaikan beberapa strategi Pemerintah untuk mengelola utangnya. “Untuk memitigasi risiko fiskal, terutama pada portofolio utang, kita juga melakukannya strategi aktif meliputi buyback, debt switch, dan konversi pinjaman. Selain itu, secara umum tetap dilakukan manajemen yang baik terhadap waktu jatuh tempo dan pendalaman pasar keuangan,” tambahnya.
Pemerintah juga tengah giat menggarap pasar domestik yang menyasar investor retail dari rakyat Indonesia sendiri.
