Suara.com - Indonesia siap membuka perdagangan bebas dengan Britania Raya. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bertemu dengan Greg Hands, Menteri Perdagangan Inggris di London, Senin (29/4/2024).
Dikutip kantor berita Antara dari rilis resmi, Menteri Greg Hands menimbang penting masuknya Indonesia ke dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) di mana Inggris baru saja bergabung.
"Hubungan dekat kedua negara ditandai dengan kesepakatan Komite Bersama Ekonomi dan Perdagangan (Joint Economic and Trade Commission, atau JETCO) yang saat ini bermitra dalam tiga sektor kelompok kerja," papar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengharapkan JETCO segera menghasilkan hasil-hasil yang konkret, antara lain di bidang energi dan ekonomi digital.
Dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan Inggris Greg Hands menyatakan bahwa Britania Raya memiliki keunggulan dan pengalaman dalam energi bersih. Untuk itu, pemerintahannya menawarkan kerja sama energi bersih yang sesuai bagi Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago.
Penerapan energi bersih nantinya dikaitkan dengan pengelolaan kebijakan subsidi.
Menteri Greg Hands juga mengharapkan bahwa perdagangan produk susu dan turunannya dalam kerangka JETCO yang masih terdapat kendala dalam pendaftaran, dapat berjalan lancar.
Menanggapi pembahasan produk ini, Menko Airlangga menegaskan bahwa Indonesia tengah melakukan deregulasi yang menekankan mekanisme lebih mudah untuk pendaftaran produk susu dan turunannya.
Upaya ini untuk mendukung naiknya permintaan produk susu dan turunannya dengan program pemerintah baru, yaitu susu gratis untuk siswa.
Dalam pertemuan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan dampak penerapan aturan uji tuntas (due dilligence) Inggris bagi produk kelapa sawit Indonesia serta mengharapkan perlakuan aturan yang adil.
"Saat ini Indonesia menyuarakan ketidaksetujuan penerapan kebijakan Uni Eropa terhadap produk keberlanjutan. Indonesia dengan Malaysia mengupayakan pengelolaan soal aturan produk keberlanjutan," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Kedua menteri juga membahas gagasan kerja sama perdagangan bebas, serta aksesi Indonesia sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), serta kerja sama regional.
TERPOPULER
