Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.585.000
Beli Rp2.470.000
IHSG 6.037,842
LQ45 602,373
Srikehati 296,769
JII 356,005
USD/IDR 18.126

Bakal Diguyur Uang Likuiditas, Menkeu Tunggu Kesiapan BPD

Dythia Novianty, Rina Anggraeni

Rabu, 15 Oktober 2025 | 07:39 WIB
Bakal Diguyur Uang Likuiditas, Menkeu Tunggu Kesiapan BPD
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Selasa (14/10/2025). [Suara.com/Dicky Prastya]
baca 10 detik
  • Pemerintah akan menyalurkan dana SAL APBN ke bank pembangunan daerah (BPD).

  • Penyaluran menunggu kesiapan teknis dan sistem dari BPD.

  • Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui BPD

Suara.com - Pemerintah bakal memberikan dana pemerintah atau saldo anggaran lebih (SAL) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bank-bank pembangunan daerah.

Hal ini dilakukan agar mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, menunggu kesiapan dari pihak BPD itu sendiri.

"Realisasinya belum karena kami menunggu kesiapan BPD nya sendiri. Bagaimana pak Prima (Dirjen Perbendaharaan) sudah ada obrolan dengan mereka (BPD)," katanya dalam YouTube Kemenkeu saat pemaparan APBN Kita 2025, Rabu (15/10/2025).

Kata dia, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa menyalurkan dana tanpa ada kesiapan teknis dan penyaluran dari pihak perbankan.

Untuk itu, Menkeu menekankan pentingnya kesiapan sistem dan kemampuan BPD untuk menyalurkan dana.

"Jadi, kita lihat berapa sanggup mereka menyalurkan, karena yang di Himbara juga belum semuanya terserap," bebernya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, pihaknya masih melakukan asesmen terhadap dua BPD, yakni Bank Jakarta dan Bank Jawa Timur.

"Dan setelah itu kami laporkan ke bapak (Purbaya) nanti supaya bisa dilaksanakan," kata Astera.

baca juga

Sebagai informasi, guyuran likuiditas ke bank daerah ini menjadi kelanjutan setelah penempatan dana SAL sebelumnya dilakukan di bank-bank milik negara (Himbara) dengan total Rp 200 triliun.

Hal ini dilakukan untuk mendorong peran BPD agar likuiditas pemerintah bisa lebih cepat menggerakkan ekonomi daerah.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!

Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 17:41 WIB

Menkeu Purbaya soal Perang Dagang AS-China: Biar Aja Mereka Berantem, Kita Untung!

Menkeu Purbaya soal Perang Dagang AS-China: Biar Aja Mereka Berantem, Kita Untung!

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 17:27 WIB

Dikritik 'Cawe-Cawe' Bank BUMN, Menkeu Purbaya: Saya Dewas Danantara!

Dikritik 'Cawe-Cawe' Bank BUMN, Menkeu Purbaya: Saya Dewas Danantara!

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 17:25 WIB

Menkeu Purbaya Jamin Sidak Jalur Hijau Tak Ganggu Dwelling Time

Menkeu Purbaya Jamin Sidak Jalur Hijau Tak Ganggu Dwelling Time

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 17:08 WIB

Rutin Sidak Jalur Hijau, Menkeu Purbaya Wanti-wanti: Setiap Saat Saya Bisa Datang

Rutin Sidak Jalur Hijau, Menkeu Purbaya Wanti-wanti: Setiap Saat Saya Bisa Datang

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 15:56 WIB

Setelah Cukai, Menkeu Purbaya Mau Harga Rokok Eceran Tak Naik Tahun Depan

Setelah Cukai, Menkeu Purbaya Mau Harga Rokok Eceran Tak Naik Tahun Depan

Bisnis | Senin, 13 Oktober 2025 | 14:35 WIB

Terkini

Kas Seret, Pos Indonesia Tunda Bayar Imbal Jasa Sukuk Rp24,11 Miliar

Kas Seret, Pos Indonesia Tunda Bayar Imbal Jasa Sukuk Rp24,11 Miliar

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:42 WIB

Neraca Dagang RI Berbalik Tekor, Mendag: Harga Minyak Lagi Tinggi-tingginya!

Neraca Dagang RI Berbalik Tekor, Mendag: Harga Minyak Lagi Tinggi-tingginya!

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:37 WIB

Produksi Emas Freeport 2026 Masih Tertahan, Target Baru 21 Ton Meski Tambang Belum Mulai Pulih

Produksi Emas Freeport 2026 Masih Tertahan, Target Baru 21 Ton Meski Tambang Belum Mulai Pulih

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:30 WIB

Purbaya Janji Tak Naikkan Pajak Meski Ada Ancaman Shortfall Rp 46,9 Triliun

Purbaya Janji Tak Naikkan Pajak Meski Ada Ancaman Shortfall Rp 46,9 Triliun

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:27 WIB

Ekonomi Global Masuk Fase 'New Normal' Krisis, Pemerintah Waspadai Ancaman ke Indonesia

Ekonomi Global Masuk Fase 'New Normal' Krisis, Pemerintah Waspadai Ancaman ke Indonesia

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:26 WIB

Prospek Cerah MDKA, Sahamnya Bisa Tembus Rp3.100

Prospek Cerah MDKA, Sahamnya Bisa Tembus Rp3.100

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:23 WIB

Freeport Masih Tertatih, Produksi Tambang Baru Capai 65 Persen Sepanjang 2026

Freeport Masih Tertatih, Produksi Tambang Baru Capai 65 Persen Sepanjang 2026

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:16 WIB

S&P Pertahankan Rating Indonesia, Pemerintah Sebut Jadi Sinyal Positif bagi Ekonomi

S&P Pertahankan Rating Indonesia, Pemerintah Sebut Jadi Sinyal Positif bagi Ekonomi

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 14:07 WIB

Investor Asing Kabur Lagi Rp501 Miliar di Sesi I, BUMI Jadi Sasaran

Investor Asing Kabur Lagi Rp501 Miliar di Sesi I, BUMI Jadi Sasaran

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:37 WIB

Rupiah Bergejolak, Pemerintah Bakal Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal

Rupiah Bergejolak, Pemerintah Bakal Perkuat Transaksi Mata Uang Lokal

Bisnis | Selasa, 14 Juli 2026 | 13:13 WIB

×