Update Dugaan Korupsi Kereta Cepat: Isu KPK Ogah Usut, Mark up Hingga US$ 52 Juta?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas membantah isu yang beredar di publik mengenai dugaan lembaga antirasuah tersebut enggan atau takut mengusut dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang populer disapa Whoosh.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyelidikan perkara tersebut saat ini masih terus berprogres di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Penyelidikan perkara ini, saat ini masih terus berprogres,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (29/10).

Budi menjelaskan bahwa tim KPK tengah bekerja keras mencari bukti-bukti dan petunjuk terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Whoosh dengan cara yang profesional, bertujuan membuat perkara tersebut terang benderang.

KPK berjanji akan selalu memberikan pembaruan (update) secara berkala kepada publik, sebagai bentuk komitmen transparansi mereka dalam penanganan setiap perkara.

Fokus Perkara: Dugaan Mark Up Anggaran Whoosh

Dugaan korupsi ini mencuat ke publik setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengunggah video di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025.

Dalam video tersebut, Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi berupa penggelembungan anggaran atau mark up di proyek Whoosh.

Menurut Mahfud, biaya pembangunan per satu kilometer kereta Whoosh di Indonesia mencapai $52 juta dolar Amerika Serikat. Angka ini melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan perhitungan di Tiongkok sendiri, yang hanya berkisar $17 juta hingga $18 juta dolar AS per kilometer.

"Ini siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," tegas Mahfud MD, mendorong KPK untuk mendalami kasus ini.

Rangkaian respons antara kedua pihak terjadi setelah itu. KPK sempat mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan resmi pada 16 Oktober 2025.

Puncaknya, pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan kesiapan penuhnya untuk dipanggil KPK dan memberikan keterangan terkait dugaan korupsi Whoosh.

Menyusul perkembangan tersebut, KPK pada 27 Oktober 2025, secara resmi mengumumkan bahwa dugaan korupsi terkait proyek Whoosh ini sudah naik ke tahap penyelidikan sejak awal tahun 2025, memperkuat klaim bahwa proses hukum telah berjalan lama sebelum isu ini viral.

KPK Imbau Publik Tetap Gunakan Layanan Whoosh

Meskipun proses penyelidikan tindak pidana korupsi sedang berjalan, KPK mengeluarkan imbauan khusus kepada masyarakat. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo meminta publik untuk tetap memakai kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

“Silakan masyarakat untuk tetap bisa menggunakan layanan kereta cepat sebagai salah satu mode transportasi,” imbau Budi.

Permintaan ini dilatarbelakangi oleh keinginan KPK agar proses hukum yang tengah berlangsung tidak sampai mengganggu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh operator.

Diketahui, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) merupakan pemegang saham terbanyak (58,53 persen) dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang memegang 60 persen saham proyek Whoosh, sementara sisanya 40 persen dipegang konsorsium Tiongkok.