REGIONAL:
Meski berstatus kementerian koordinator, Kemenko PMK menuntut standar akademik yang cukup tinggi. Filter alami seperti syarat nilai IPK dan kemampuan bahasa Inggris di atas rata-rata seringkali mengurangi jumlah pendaftar.
Namun, bekerja di kementerian koordinator memberikan pengalaman strategis yang luas karena bersentuhan langsung dengan kebijakan lintas kementerian.
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves)
Instansi ini sering masuk dalam daftar pelamar paling sedikit karena dominasi formasi untuk tenaga ahli di bidang kelautan, teknik perkapalan, dan hukum investasi internasional.
Selain itu, penempatan yang difokuskan pada pengawasan proyek strategis di berbagai daerah terpencil untuk tahun 2026 juga menjadi alasan mengapa pelamar berpikir dua kali untuk mendaftar.
5. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY)
Bagi sarjana hukum, Komisi Yudisial adalah tempat yang tepat jika ingin menghindari kepadatan pelamar di Mahkamah Agung. Fokus tugas pada pengawasan hakim membutuhkan individu dengan integritas tinggi dan pemahaman hukum acara yang mendalam. Kurangnya publikasi mengenai kesejahteraan dan jenjang karier membuat instansi ini sering terlewati oleh pelamar.
6. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
BPIP masih mencari bentuk popularitasnya di mata pencari kerja. Fokus kerja yang berkaitan dengan penguatan nilai-nilai ideologi dianggap kurang "menantang" bagi pelamar yang lebih menyukai bidang teknis. Padahal, dengan pendaftar yang sedikit, peluang Anda untuk melaju ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menjadi jauh lebih besar.
7. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Tantangan utama dari BNPP adalah lokasi penempatan di pelosok Indonesia hingga kawasan IKN.
Jika Anda siap ditempatkan di perbatasan, BNPP adalah peluang emas.
8. Sekretariat Jenderal Komnas Perempuan
Serupa dengan Komnas HAM, lembaga ini membutuhkan spesialisasi tajam di bidang gender dan perlindungan sosial. Niche yang sempit ini membuat pelamar umum tidak bisa masuk sembarangan.
Bagi pemilik portofolio di bidang studi gender atau psikologi sosial, instansi ini hampir selalu memiliki rasio pelamar yang sangat rendah.
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
Bekerja di BNPT membutuhkan ketahanan mental dan latar belakang keamanan atau intelijen. Proses seleksi yang melibatkan security clearance tambahan sering dianggap rumit oleh pelamar.
Namun, bagi lulusan kriminologi atau sosiologi, BNPT merupakan instansi strategis dengan saingan yang relatif mudah dihitung jari.
10. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Meskipun terdengar mentereng, kementerian ini sering sepi peminat pada jabatan analis data investasi. Tingginya standar penguasaan bahasa asing (TOEFL/IELTS) dan kemampuan analisis ekonomi makro membuat instansi ini hanya diserbu oleh segelintir lulusan ekonomi atau hubungan internasional yang benar-benar kompeten.
Kontributor : Rizqi Amalia
TERPOPULER
