Transformasi Sistem Kesehatan, Pemerintah Daerah Punya Peran Penting

Suara.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan implementasi transformasi sistem kesehatan membutuhkan dukungan seluruh komponen bangsa, tak terkecuali pemerintah daerah.

“Transformasi sistem kesehatan menjadi prioritas Kementerian Kesehatan dalam dua tahun ini. Kami sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh komponen bangsa baik itu pemerintah, swasta maupun asing untuk bisa membantu melancarkan keenam pilar transformasi sistem kesehatan,” kata Menkes dalam keterangan yang diterima Suara.com.

Pilar pertama, transformasi layanan kesehatan primer. Menkes menyebutkan akan menata ulang layanan kesehatan primer yang ada saat karena belum mampu melayani seluruh penduduk Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tanah air, Menkes akan memperkuat dan memperluas layanan kesehatan Posyandu. Posyandu akan dibuat lebih fokus pada upaya promotif preventif seperti skrining dan surveilans, sasarannya juga akan diperluas bukan hanya ibu dan anak tetapi semua siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia.

“Saya membutuhkan bantuan Bapak dan Ibu kepala daerah untuk membantu agar Puskesmas jangan dijadikan layanan kuratif tapi promotif preventif. Untuk menjaga orang hidup sehat, bukan mengobati orang sakit,” ujar Menkes.

Selain posyandu, Menkes juga akan menata ulang laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah lab yang dapat melakukan diagnosis masih terbatas, kedepan seluruh provinsi di Indonesia ditargetkan memiliki laboratorium pemeriksa PCR. Bahkan di level Puskemas dan Posyandu juga memiliki alat diagnostik untuk mendiagnosa berbagai penyakit dengan cepat.

“Saya juga butuh dukungan ini karena tidak semua provinsi punya labkesmas, fungsinya bukan hanya surveilans tetapi juga skrining. Untuk tahu masyarakat kita sebenarnya sehat atau tidak,” tutur Menkes.

Kedua, transformasi layanan rujukan. Menkes mengatakan jumlah fasyankes yang mampu melayani 4 penyakit penyebab kematian sekaligus pembiayaan tertinggi di Indonesia yakni jantung, stroke, kanker, dan ginjal masih sangat terbatas.

Pihaknya mengungkapkan untuk layanan penyakit jantung, saat ini belum banyak Kabupaten/kota yang mampu melakukan pemasangan ring jantung. Melalui transformasi ini, seluruh daerah ditargetkan bisa melakukan layanan kesehatan untuk keempat penyakit tersebut.

Pilar ketiga, sistem ketahanan nasional. Pada pilar ini, Menkes memastikan seluruh obat, vaksin dan alat diagnostik di produksi dalam negeri. Kemenkes juga akan membangun sistem tenaga kesehatan cadangan dengan melibatkan Pramuka, Poltekkes dan fakultas kedokteran. Mereka akan dilatih, dibina dan dibekali pengetahuan terkait bidang kesehatan, sehingga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan saat bencana ataupun keadaan darurat lainnya sudah siap.

“Saya minta Dinkes daerah bantu untuk melakukan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas mereka terkait kesehatan,” tutur Menkes.

Pilar keempat, transformasi sistem pembiayaan. Seluruh anggaran dinas kesehatan akan mulai dirapihkan agar tidak terjadi tumpang tindih. Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu mengakomodir daerah dalam melakukan transformasi ini.

Pilar kelima, transformasi Sumber Daya Manusia. Pada transformasi ini, Kemenkes akan fokus menambah jumlah dokter. Menurut Menkes jumlah dokter maupun dokter spesialis di Indonesia masih kurang.

Menurut WHO, rasio ideal antara dokter dan masyarakat adalah 1:1000 orang. Artinya satu dokter untuk melayani 1000 penduduk di satu wilayah. Sementara itu, ketersediaan dokter di Indonesia saat ini hanya 101.476 dokter, dengan jumlah populasi sekitar 273,984,400 jiwa, maka perlu ada fast track penambahan jumlah dokter untuk memenuhi rasio tenaga kesehatan.

Penambahan dokter dilakukan dengan menambah jumlah fakultas kedokteran, memberikan bantuan pendidikan, adaptasi tenaga kesehatan di luar negeri serta meningkatkan produksi tenaga kesehatan.