Jokowi Bicara Soal Beras, Tapi Bukan Beras Impor, Lalu?

Presiden Joko Widodo menyarankan petani padi menjual panenan dalam bentuk beras karena keuntungan dari menanam padi terjadi setelah panen.

"Keuntungan besar itu pada saat jadi beras. Jadi saya sampaikan agar jualnya dalam bentuk beras. Syukur sudah dikemas. Ini di penggilingan padi modern ini bisa dilakukan," ucap Presiden ketika berbicara pada Pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) Terintegrasi di Kawasan Transmigrasi, KTM Kabupaten Mesuji, Lampung, Minggu (21/1).

Selama ini, lanjut Presiden, petani mengurus sawah dengan mengairi, memupuk dan panen, setelah itu menjualnya dalam bentuk gabah.

Di lokasi tersebut terdapat penggilingan padi. Presiden ingin melihat produktivitas dari penggilingan padi tersebut.

"Saya mau lihat dulu apa kapasitas di sini cukup atau enggak. Kalau enggak bisa ditambah. Bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau tidak sudah tinggalkan. Kalau bermanfaat akan dibesarkan lagi sehingga kapasitasnya memenuhi yang ada di masyarakat," ucap Presiden seperti disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Palembang, Senin.

Presiden kemudian memanggil seorang petani bernama Jumadi, untuk mengecek langsung harga gabah dan beras.

Jumadi yang juga menjadi Pengurus Tani Srimukti Desa Wonosari, Mesuji mengelola sawah seluas dua hektare dan setiap hektarenya bisa menghasilkan tujuh ton gabah. "Setelah panen 14 ton diapain?" tanya Presiden.

Jumadi menjelaskan dirinya menyimpan sebanyak satu ton gabah dan sisanya sebanyak 13 ton gabah dijual. "13 ton dijual pas panen atau sudah jadi beras?" tanya Presiden. "Saat panen," jawab Jumadi.

Harga gabah sebesar Rp3.500 setiap kilogram, sedangkan beras berada di kisaran Rp10.000 - Rp11.000 setiap kilogram.

"Ini yang perlu kita lakukan bersama-sama sehingga sekali lagi produk pertanian kita tidak ketinggalan zaman. Ada pengerjaan setelah panen, pengeringan, digiling, dikemas baik apalagi diberi nama baik juga dikemas dalam kelompok besar petani, diberi merek. Itu akan memberi nilai tambah dengan menaikkan harga," kata Presiden.

Selain itu para petani harus mulai memikirkan untuk menjual hasil sawahnya tidak hanya di sekitar Mesuji. "Kalau dikemas yang baik orientasinya bisa dijual ke provinsi lain, bisa ke Lampung, bisa ke luar pulau atau kalau berasnya organik sekarang ini permintaan ekspor juga banyak sekali," ujar Presiden.

Penjualan dapat dilakukan secara online melalui e-commerce dan media sosial. "Mulai harus seperti itu. Jadi pembelinya tidak sekitar itu kalau mulai online semua orang seluruh Indonesia, dunia, bisa membeli," kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan pentingnya petani melakukan konsolidasi dalam kelompok besar sehingga memiliki skala produksi yang besar. "Jangan bergerak sendiri akan sulit. Kalau bisa berproduksi dalam skala besar nanti petani bisa bersaing," ujarnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Gubernur Lampung Ridho Ficardo.

Impor beras lima ratus ribu ton

Suara.com - Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan izin impor beras sebanyak 500.000 ton yang diberikan kepada Perum Bulog. Dilansir dari Antara, izin impor disebut sebagai upaya pemerintah guna menurunkan harga beras yang dalam beberapa waktu belakangan mengalami kenaikan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan izin importasi tersebut dan berlaku hingga 28 Februari 2018.

"Sudah (dikeluarkan izinnya) sebanyak 500.000 ton, (berlaku) sampai dengan 28 Februari 2018," ujar Oke seperti dilansir dari Antara, Selasa (16/1).

Rencana impor yang dilakukan pemerintah tersebut dipicu kenaikan harga beras medium dalam negeri. Kenaikannya melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan menetapkan HET beras kualitas medium di angka Rp 9.450 per kilogram untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi.