Infografis
Suara.com - Di tengah demonstrasi buruh dan sejumlah elemen masyarakat di berbagai kota untuk menentang Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menggulirkan narasi bahwa ada pihak yang menyeponsori unjuk rasa tersebut.
Meskipun sejumlah kalangan mendesak Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut siapa orang yang dia sebut berada di balik layar demonstrasi, sampai sekarang belum dijawab.
Sehabis demonstrasi yang diwarnai beberapa benturan antara demonstran dan aparat di sejumlah tempat, kemarin, politikus pendukung pemerintah dari PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mempertanyakan hasil yang dicapai dari aksi tersebut.
"Badai demo UU Cipta Kerja sudah berlalu, apa hasilnya ya? Hasilnya rakyat tidak terpancing karena sudah cerdas, polisi, dan TNI menunjukkan kesiapannya ... Kita siap menuju Indonesia maju," kata Ruhut.
Sebelum itu, Ruhut menegaskan ketidaksetujuannya dengan demonstrasi menentang UU Cipta Kerja karena menurut dia ada "barisan sakit hati" di belakangnya.
Ruhut dalam pernyataan yang disampaikan di media sosial ketika itu mengingatkan kepada buruh dan mahasiswa untuk tidak terprovokasi.
"Adik-adik yang ikut demo mahasiswa dan buruh menolak UU Cipta Kerja, aku mohon kembalilah ke rumah masing-masing atau pemondokan-pemodokan kalian, tolong jangan terpengaruh kipasan barisan sakit hati..." kata Ruhut.
Sikap Ruhut berseberangan dengan sikap Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia yang sejak awal mendukung penolakan terhadap UU Cipta Kerja.
Melalui media sosial, Tengku menekankan bahwa tekanan publik untuk pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja menguat dan sekarang tinggal menunggu keputusan Presiden Jokowi dan DPR.
Baca Juga: UU Ciptaker Ditolak Rakyat, Mahfud: Tak Ada Pemerintah Mau Menyengsarakan
"MUI dan ulama-ulama serta ormas Islam sudah menolak omnibus law. Akankah pemerintah rezim Pak
Jokowi dan DPR RI tetap bertahan tidak mau mencabut UU omnibus law itu...? Apakah untuk kepentingan rakyat mesti adu kuat...? Kan yang rugi rakyat dan negara kita juga..." katanya.
Menanggapi penolakan terhadap UU yang baru disahkan DPR pada Senin (5/10/2020), Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan tidak ada pemerintah yang menginginkan rakyatnya hidup sengsara.
"Tepatnya tidak ada ada satu pemerintah di dunia yang mau menyengsarakan rakyatnya dengan membuat undang-undang yang sengaja," kata Mahfud di kantornya, Kamis (8/10/2020), malam.
Menurut Mahfud, UU Cipta Kerja dibuat sebagai respon atas keluhan terhadap pemerintah yang dianggap lamban dalam menangani proses perizinan usaha. Sebab, lantaran peraturan selama ini dinilai tumpang tindih sehingga birokrasi pun berbelit.
Selama proses RUU sampai disahkan menjadi UU, katanya, melewati pembahasan yang melibatkan DPR, pemerintah, dan serikat buruh.
Jalur MK
