Kapan Pinjol Legal Hadir di Indonesia? Jumlahnya Makin Menjamur, Galbay Bisa Dipenjara!

Suara.com - Fenomena pinjaman online (Pinjol) terus menjadi sorotan publik Indonesia. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong mengambil pinjol lantaran prosesnya murah dan gampang.

Apalagi, jumlah pinjol yang berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini hampir mencapai 100 perusahaan. Kondisi tersebut tentu saja makin menggiurkan bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman cepat.

Kemudahan dalam memperoleh dana secara cepat—hanya dalam hitungan menit uang bisa langsung masuk ke rekening membuat pinjol makin diminati. Namun, di balik kemudahan tersebut, banyak warga justru terjerat utang yang sulit dilunasi.

Lantas, kapan pinjol hadir di Indonesia?

Kehadiran Pinjol legal di Indonesia sebenarnya masih tergolong baru. Dikutip dari berbagai sumber, perusahaan Peer to Peer (P2P) lending pertama kali terdeteksi pada tahun 2015 dengan nama KoinWorks.

Sejak saat itu, pinjol di Indonesia mulai berkembang pesat, seiring dengan hadirnya aturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016.

Regulasi OJK tersebut tertuang dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Regulasi ini menjadi tonggak resmi yang mengatur industri P2P lending di tanah air. Pemerintah melalui OJK melihat bahwa layanan pinjaman digital dibutuhkan untuk mendorong inklusi keuangan, terutama di sektor UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman dari bank konvensional.

Jika menengok ke belakang, konsep Pinjol bukanlah hal baru secara global. Industri P2P lending pertama kali muncul di Inggris pada tahun 2005 dengan nama Zopa.

Baca Juga: Apa Hukum Hutang Pinjol dalam Islam? Galbay Bisa Diburu Debt Collector hingga Terancam Penjara!

Perusahaan ini menjadi pionir yang menghubungkan peminjam dan pemberi dana tanpa perantara lembaga keuangan tradisional. Kesuksesan Zopa kemudian diikuti oleh platform serupa di Amerika Serikat, Tiongkok, dan sejumlah negara Eropa.

Meski awalnya disambut positif karena mampu menjangkau masyarakat yang tidak terlayani oleh perbankan, Pinjol di Indonesia mulai menuai kritik akibat tingginya tingkat gagal bayar, bunga mencekik, dan metode penagihan yang kerap menyalahi aturan.

Sebagai gambaran, menurut data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), pada akhir 2023 tercatat total penyaluran pinjaman dari semua platform P2P lending mencapai lebih dari Rp 600 triliun.

Namun, rasio kredit bermasalah (TWP90) masih berada di kisaran 3,5 persen, yang berarti ada jutaan peminjam yang menunggak lebih dari 90 hari.

Kondisi ini makin diperparah oleh literasi keuangan digital yang rendah di kalangan masyarakat. Banyak warga yang tergiur dengan proses cepat dan syarat mudah, tanpa memahami konsekuensi dari skema bunga harian yang diterapkan. Alhasil, tak sedikit dari mereka yang akhirnya terjebak dalam siklus utang berkepanjangan.

Bahaya Galbay Pinjol

Gagal bayar (Galbay) pinjol resmi atau pinjaman daring (Pindar) bisa berdampak panjang bagi masyarakat. Mulai dari skor kredit yang anjlok hingga potensi terjerat kasus hukum.

OJK terus memperkuat pengawasan dan edukasi agar masyarakat lebih waspada terhadap konsekuensi ini, terutama di tengah maraknya pinjaman online ilegal.

Sejak awal 2024, istilah pinjol resmi diubah menjadi Pinjaman Daring (Pindar) sebagai bagian dari langkah strategis OJK dalam menata industri teknologi keuangan. Kebijakan ini juga disertai dengan kampanye intensif untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap risiko gagal bayar pinjol resmi.

Berdasarkan data OJK hingga November 2024, tercatat lebih dari 31.000 laporan pengaduan dari masyarakat terkait pinjaman daring, sebagian besar berasal dari aktivitas pinjol ilegal.

Namun, tidak sedikit pula aduan yang berkaitan dengan dampak keterlambatan pembayaran pada pinjol legal.

Perketat Regulasi

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, OJK telah memblokir lebih dari 8.500 rekening yang diduga terkait dengan aktivitas pinjaman online ilegal maupun judi daring. Langkah ini diambil demi menekan laju kejahatan digital di sektor keuangan serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan berbasis teknologi.

Selain itu, OJK juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 19/SEOJK.06/2023 untuk mengatur bunga maksimum pada pinjaman daring resmi, yakni 0,1 persen per hari untuk pinjaman produktif mulai 1 Januari 2024 dan 0,2 persen per hari untuk pinjaman konsumtif mulai 1 Januari 2025.

Namun, jika terjadi gagal bayar pinjol resmi, bunga dan denda bisa terus membengkak. Sebagai ilustrasi, pinjaman sebesar Rp3 juta dengan bunga konsumtif 0,2 persen selama 30 hari bisa menambah beban hingga Rp180 ribu, belum termasuk denda keterlambatan yang terus berjalan.

Dampak Gagal Bayar Pinjol Resmi

Berikut adalah lima dampak besar yang wajib diketahui jika mengalami gagal bayar pinjaman daring resmi:

1. Bunga dan Denda Terus Membesar

Keterlambatan pembayaran bisa menyebabkan akumulasi bunga dan denda yang signifikan. Meskipun telah ada batasan bunga, keterlambatan tetap memberi konsekuensi finansial yang berat bagi peminjam.

2. Didatangi Debt Collector Bersertifikat

Penagihan oleh debt collector bersertifikat tetap memungkinkan tekanan psikologis. Jika terjadi intimidasi atau pelanggaran privasi, masyarakat bisa melapor ke OJK atau pihak kepolisian dengan menyertakan bukti.

3. Skor Kredit Anjlok di SLIK OJK

Data gagal bayar otomatis tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Skor kredit yang buruk bisa menghambat akses ke produk keuangan di masa depan, termasuk KPR dan kredit kendaraan, bahkan memengaruhi proses seleksi kerja di sektor keuangan.

4. Penyalahgunaan Data Pribadi

Meski pinjol legal hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi, potensi penyalahgunaan data tetap ada. Banyak kasus di mana informasi ini digunakan untuk menekan atau mempermalukan peminjam.

5. Risiko Gugatan Perdata hingga Pidana

Keterlambatan pembayaran bisa berujung gugatan wanprestasi. Jika ditemukan adanya manipulasi data saat pengajuan, pelaku dapat dijerat Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Edukasi dan Literasi Keuangan

OJK terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama dalam penggunaan layanan keuangan digital. Masyarakat diharapkan hanya menggunakan pinjol legal OJK yang terdaftar dan berizin, serta memahami sepenuhnya hak dan kewajiban sebagai peminjam.

Untuk mengecek legalitas penyelenggara pinjaman daring, masyarakat dapat mengakses situs resmi OJK atau menghubungi layanan konsumen OJK 157.

Penting juga untuk memahami bahwa gagal bayar pinjol resmi bukan hanya masalah keuangan pribadi, tetapi juga berdampak pada catatan hukum dan integritas digital seseorang. Oleh karena itu, sebelum mengajukan pinjaman daring, pastikan kemampuan finansial mencukupi untuk menghindari risiko jangka panjang.