Suara.com - Kerusuhan hebat mengguncang Desa Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah, setelah rumah Lurah setempat dibakar massa pada Rabu (15/5/2025).
Insiden tragis ini diduga dipicu oleh akumulasi kemarahan warga terhadap kepemimpinan sang lurah, terutama soal pengelolaan bantuan sosial (bansos), konflik antarwarga yang tak kunjung diselesaikan, hingga dugaan sikap arogan dari oknum perangkat desa.
Berikut adalah tiga penyebab utama yang memicu emosi kolektif hingga berujung pada aksi pembakaran:
1. Kisruh Bansos: Warga Merasa Tak Adil, Data Diduga Tidak Transparan
Sumber api kemarahan bermula dari distribusi bantuan sosial (bansos) yang dianggap tidak adil oleh sebagian warga.
Beberapa penerima bantuan yang masuk daftar sebelumnya justru tidak mendapatkan bantuan dalam penyaluran terakhir. Sebaliknya, warga yang dinilai lebih mampu justru tercatat sebagai penerima.
Muncul dugaan bahwa pendataan bansos tidak dilakukan secara objektif, dan ada permainan ‘orang dalam’ yang menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran.
Isu ini sempat memicu demo warga beberapa minggu lalu, namun tak kunjung mendapat penyelesaian konkret.
2. Duel Berdarah Antardua Warga yang Diduga Tak Ditangani Serius
Baca Juga: Duel Berdarah Picu Kerusuhan di Lampung Tengah, Rumah Lurah Dibakar Massa
Beberapa hari sebelum rumah lurah dibakar, terjadi duel berdarah antara dua warga yang saling berseteru terkait lahan dan batas tanah.
Perkelahian itu menyebabkan satu orang luka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit. Warga menyayangkan sikap pemerintah desa yang dianggap cuek dan tidak mampu menjadi penengah.
Situasi memanas karena keluarga korban merasa tidak mendapat keadilan, sementara pihak lawan diduga dekat dengan oknum di pemerintahan desa. Warga menilai ada pembiaran yang disengaja.
3. Sikap Arogan dan Tak Akomodatif: Lurah Dinilai Menutup Diri
Sikap lurah yang dinilai tidak terbuka terhadap keluhan masyarakat juga menjadi bahan bakar kemarahan warga.
Sejumlah pertemuan warga untuk meminta penjelasan tentang berbagai isu—mulai dari bansos hingga masalah keamanan desa—berulang kali gagal digelar.
