Berbagai kebijakan dimaksud seperti saat menaikkan bahan bakar minyak (BBM), menaikkan harga minyak tanah dan menghapus subsidi, serta membagikan bantuan langsung tunai (BLT) saat itu.
JK mengklaim bahwa pada masa pemerintahannya terdapat kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan harga BBM terbesar, yang tidak diikuti demo besar-besaran.
"Karena saat itu diumumkan pada saat menjelang puasa dan orang berpikir untuk aksi demo saat berpuasa. Jadi, itulah perlunya mengeluarkan kebijakan yang tepat dan strategis," ungkap JK.
Ketidakpastian Ekonomi Global
Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan, kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dapat meningkatkan risiko ketidakpastian ekonomi global.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, hal itu dapat dilihat dari meningkatnya sejumlah indeks ketidakpastian di AS sendiri.
“Ini bisa kita lihat di beberapa indeks, di US Uncertainity Index, itu hampir meningkat dua sampai empat kali lipat ketidakpastiannya. Ini yang betul-betul harus kita kalkulasi, respons, dan desain kebijakan yang tepat,” ujar Ferry dalam Sarasehan Kebangsaan BPIP di Jakarta, Selasa (20/5/2025) lalu.
Dalam US Uncertainity Index, indeks ketidakpastian dalam kebijakan perdagangan AS naik empat kali lipat, ketidakpastian moneter naik tiga kali lipat, kemudian untuk ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi naik dua kali lipat.
Melalui paparannya, Ferry menjelaskan penerapan rezim, tarif Trump ini juga turut meningkatkan kemungkinan resesi di beberapa negara maju.
Kanada, misalnya, yang memiliki potensi resesi mencapai 45 persen, disusul dengan AS (40 persen), Jepang (30 persen), Brasil (17,5 persen), hingga China (15 persen).
“Implikasi lain yang juga perlu kita cermati adalah tarif akan berdampak langsung terhadap perdagangan dunia, beberapa lembaga multilateral seperti IMF, World Bank (memproyeksi) pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.
Dana Moneter Internasional (IMF) sendiri telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 3,3 persen menjadi 2,8 persen, juga volume perdagangan dari 3,2 persen menjadi 1,7 persen pada 2025.
“Ini yang perlu diantisipasi, terutama dalam beberapa daerah yang punya kontribusi ekspor cukup tinggi,” tutur Ferry.
Pemerintah saat ini, lanjutnya, tengah dalam proses negosiasi dengan Pemerintah AS untuk mencari solusi terbaik menghadapi kebijakan tarif resiprokal tersebut.
Adapun selama proses negosiasi, kedua negara sepakat menyusun peta jalan (roadmap) perdagangan dengan tenggat selama 60 hari ke depan. Pembahasan teknis negosiasi Indonesia-AS bakal mempertimbangkan lima fokus, yakni menjaga ketahanan energi nasional, memperjuangkan akses pasar ekspor, mendorong kemudahan berusaha melalui deregulasi, membangun rantai pasok industri strategis, termasuk mineral kritis, serta memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi.
TERPOPULER
