Jurist Tan Jadi Buronan Korupsi Chromebook, Paspor Sudah Dicabut, Masih Bisa Kabur ke Luar Negeri?

Suara.com - Langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjerat para tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai Rp1,9 triliun semakin tegas. Salah satu tersangka utama, Jurist Tan, kini resmi menjadi buronan dan paspornya telah dicabut untuk mempersempit ruang geraknya.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengonfirmasi langsung langkah tersebut.

“Sejak tanggal 4 Agustus telah dicabut sesuai permintaan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI,” kata Agus di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (13/8/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari permohonan yang diajukan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa proses ini sudah diinisiasi sejak bulan lalu.

“Tim penyidik di Gedung Bundar (Jampidsus) sudah memohon sejak akhir Juli 2025 untuk pencabutan paspor yang bersangkutan kepada Kementerian Imipas,” katanya.

Anang menambahkan, saat ini Jurist Tan telah secara resmi dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) oleh Kejagung. Tidak berhenti di situ, penyidik juga sedang dalam proses mengajukan penerbitan red notice melalui Interpol untuk memburunya di tingkat internasional.

Jurist Tan adalah satu dari empat tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam skandal korupsi program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Mantan Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, sebelumnya telah membeberkan identitas para tersangka. Mereka adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus Mendikbudristek; IBAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi; SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur SD; dan MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP.

Para tersangka ini diduga bersekongkol untuk mengarahkan proyek pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ke produk tertentu.

"Dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, SW, MUL, JT, dan IBAM telah melakukan perbuatan melawan hukum menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarah ke produk tertentu, yaitu Chrome OS untuk pengadaan TIK pada tahun anggaran 2020–2020," kata Qohar.

Akibat perbuatan para tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian fantastis yang mencapai sekitar Rp1,9 triliun.