KPK Periksa Mantan Wakil Bupati Pati hingga Sejumlah Kepala Desa Terkait Dugaan Pemeresan Sudewo Cs

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan tindak pidana korupsi pemerasan yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Total ada 13 orang saksi yang diperiksa dalam perkara ini, mulai dari kepala desa hingga mantan Wakil Bupati Pati. Ke-13 saksi yang didalami antara lain Edi Susanto selaku Kepala Desa Perdopo, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

Kemudian Sunarwi selaku mantan Ketua DPRD Kabupaten Pati atau Plt Ketua Baznas sekaligus tim sukses Bupati Pati; Maurung selaku anggota Dewan Pengawas RSUD Soewondo Kabupaten Pati yang juga tim sukses Bupati Pati.

Selanjutnya, Syaiful Arifin selaku mantan Wakil Bupati Pati; Agus Ebenezer selaku tim sukses Bupati Pati; Aji Sudarmaji selaku mantan anggota DPRD Kabupaten Pati yang juga tim sukses Bupati Pati.

Selain itu, Tono selaku tim sukses Bupati Pati; Susilo selaku Kepala Desa Gajihan; Tafaquri selaku Kepala Desa Pundenrejo; Suyanto selaku Kepala Desa Gesengan; Wiwit Edi selaku Kepala Desa Mojo; Yuniatin selaku Kepala Desa Dororejo; serta Dwi Tantri selaku Kepala Desa Batusari.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polrestabes Semarang,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di kantornya, Rabu (25/2/2026).

Sebelumnya, KPK telah melakukan penahanan terhadap Bupati Kabupaten Pati Sudewo usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT). Penahanan dilakukan setelah Sudewo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan desa di lingkungan Kabupaten Pati.

“KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/1/2026).

Selain Sudewo, KPK juga menahan Kepala Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Abdul Suyono (YON); Kepala Desa Arumanis, Kecamatan Jaken, Sumarjiono (JION); serta Kepala Desa Sukorukun, Kecamatan Jaken, Karjan (JAN).

Para tersangka diduga melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Asep menjelaskan bahwa pada akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada Maret 2026.

Kabupaten Pati diketahui memiliki 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Saat ini, diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan Sudewo bersama sejumlah anggota tim suksesnya untuk meminta sejumlah uang kepada calon perangkat desa.

“Sejak bulan November 2025, diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama timsesnya,” ujar Asep.

Pada masing-masing kecamatan, ditunjuk kepala desa yang juga merupakan bagian dari tim sukses Sudewo sebagai Koordinator Kecamatan (Korcam) atau dikenal sebagai Tim 8. Selanjutnya, Suyono dan Sumarjiono menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para calon perangkat desa.

Hingga 18 Januari 2026, Sumarjiono tercatat telah mengumpulkan dana sekitar Rp2,6 miliar yang berasal dari delapan kepala desa di wilayah Kecamatan Jaken. Uang tersebut dikumpulkan oleh Sumarjiono dan Karjan yang bertugas sebagai pengepul dari para calon perangkat desa, kemudian diserahkan kepada Suyono dan diteruskan kepada Sudewo.