Jokowi Harus Minta Maaf ke Korban Pelanggaran HAM

Laban Laisila, admin

Senin, 20 Oktober 2014 | 01:27 WIB
Jokowi Harus Minta Maaf ke Korban Pelanggaran HAM
Komisoner Komnas HAM Siti Noor Laila. [Suara.com/ Nikolaus Tolen]

Suara.com - Hari ini, Senin (20/10/2014), Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dilantik dan resmi menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang akan memimpin Indonesia sampai lima tahun ke depan.

Pada beberapa kesempatan, Jokowi sempat menyatakan hendak menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan ingin terhindar dari beban masa lalu.

Dalam rangkaian sejak kampanye Pilpres 2014 sampai pasangan ini akan dilantik, memang baru sebatas mengucap janji saja. Namun Komnas HAM rupanya sudah punya catatan khusus apa yang harus dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Suara.com mewawancarai Anggota Komnas HAM Siti Noor Laiala, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Komnas Ham periode 2013-2014. Dia juga bercerita soal PR penyelesaian pelanggaran HAM yang belum tuntas. Berikut wawancara dengan Siti Noor Laila:

Apa catatan anda dari upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama kasus pelanggaran HAM Berat 10 tahun terakhir ini?

Kita tahu kalau ada tujuh kasus pelanggaran HAM yang hingga kini masih tertahan di Kejaksaan Agung. Komnas Ham sudah berupaya maksimal sejak lama agar kasusnya tak berhenti sampai di situ. Kami sudah melakukan kerja kami sesuai Undang-undang, tapi pemerintah sebelumnya belum punya political will.

Waktu itu kami sempat berharap di akhir masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada ada penyelesaian dengan cara non yudisial dengan menyampaikan regret (penyesalan) kepada keluarga korban.

Anda pasti tahu soal ini karena ramai juga di media beritanya.

Setahun kami berusaha berkomunikasi dengan berbagai pihak, ketemu dengan Jaksa Agung, Menkopolhukam, Kiai di Jawa Timur dan keluarga korban (terkait kasus 1965). Tapi belum juga ada (permintaan penyesalan) atau pengakuan pemerintah.

Bagaimana peluang Pemerintahan Jokowi-JK untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM?

Komnas HAM sebenarnya selalu optimistis, siapapun yang memerintah.  Mau SBY atau Jokowi yang penting ada upaya untuk penyelesaian kasus HAM.

Untuk Pemerintahan Jokowi, kami ingat dengan Nawa Cita 4 yang selalu diucapkan Jokowi. Salah satunya  yang menyatakan penyelesaian adil kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Untuk pelanggaran HAM berat ini kan ada empat syarat yang harus dipenuhi. Jalannya adalah tidak jalan tunggal. Kita bisa membuat  jalan ke Indonesiaan, tapi empat syarat ini harus ada.

Yang pertama adalah regret (penyesalan) dari negara kepada korban dan keluarga korban, yang kedua adalah jaminan ketidak berulangan, yang ketiga pernyataan kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM, yang keempat adalah reparasi.

Kami berharap pada 10 Desember 2014 (Hari HAM), Pak Jokowi sudah bisa memulai memberikan pernyataan soal pelanggaran HAM ini.

Hanya pernyataan menyesal dari negara?

Tidak, lebih baik lagi Pemerintahan Jokowi harus bisa minta maaf kepada korban pelanggaran HAM atau keluarganya.

Kan ada jalan yang ditempuh. Ada judicial dan non judicial. Yang non judicial ini saya sebut jalan ke Indonesiaan.

Anda tampaknya yakin sekali Jokowi bisa mengambil peran itu. Suara.com mencatat kalau Komnas Ham tahun lalu pernah ‘ribut’ dengan Jokowi soal kasus penggusuran warga waduk Pluit. Salah seorang komisoner bahkan menyebut Jokowi ‘ingkar janji’?

Oh ya kasus itu. Sebenarnya bukan hanya penggusuran Waduk Pluit saja, tapi juga di Rawa Buaya (Sewaktu Jokowi masih menjabat Gubenur Jakarta)

Apakah itu bisa jadi indikasi Jokowi juga melanggar HAM, dan bisakah nantinya dia menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat?

Harus dibedakan, waktu itu Pemerintahan Jakarta kan sedang mencoba untuk menanggkal banjir. Komnas HAM tidak menentang pembangunan proyek pemerintah, tapi kami harus memastikan agar  warga mendapat jaminan kelangsungan hidup setelah pembangunan waduk.

Komnas HAM ingin agar warga dapat tempat tinggal setelah digusur. Kami juga sudah bolak balik ke sana.

Ini hanya untuk anda (suara.com), sebenarnya di sana ada potensi konflik besar yang bisa sangat merugikan. Itulah sebabnya kami berbicara.

Jokowi juga akhirnya bertemu Komnas dan kami sampaikan temuan-temuan kami.

Potensi konflik apa? Soal beking-membeking atau antar warga?

Saya tidak bisa mengungkap hal itu. Sudahlah ha ha ha…

Bagaimana dengan orang-orang di belakang atau yang pernah mendukung Jokowi, Hendropriyono (bekas kepala BIN) yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Talangsari Lampung 1989. Atau Muchdi PR di kasus Munir. Bukankah itu bisa mengurangi kredibilitas Jokowi menyelesaikan kasus?

Komnas akan selalu mengingatkan soal Nawa Cita 4 itu. Itu janji Jokowi dan kami akan menagihnya.

 Kami juga menginginkan ada tradisi baru setiap tanggal 10 Desember setiap tahun, Jokowi menyampaikan pidato soal update kasus pelanggaran HAM.

Bukankah SBY juga pernah melakukan hal yang serupa?

Presiden SBY memang menyampaikan pidato, tapi dibarengi dengan pernyataannya soal korupsi. Titik beratnya ke korupsi bukan soal pelanggaran HAM.

Komnas HAM waktu itu seperti ‘anak hilang’.

Bisa diperjelas soal itu?

Di negara lain rekomendasi Komnas Ham itu dipatuhi. Di Indonesia belum, karena Undang-undang Komnas HAM tidak punya kewenangan memaksa. Dan pemerintah juga tidak punya kemauan politik.

Apa sih sebenarnya kasus pelanggaran HAM yang paling banyak di Indonesia dan berapa banyak laporan yang masuk ke Komnas HAM?

Jumlahnya terus meningkat. Tahun ini saja ada 7.000 berkas. Satu kasus bisa ada beberapa berkas.

Waktu tahun 2010 jumlahnya sekitar 5.000an sekarang naik terus.

Yang paling banyak itu soal konflik lahan. BUMN juga terlibat disitu.  Mangkanya kursi menteri di kabinet Jokowi juga harus bisa menyelesaikan masalah itu.  Ini juga harus dipikirkan Jokowi dan JK.

Khusus untuk masalah HAM, kursi menteri apa yang jadi perhatian Komnas HAM?

Jaksa Agung dan Menkopolhukam. Dua kursi itu harus dijabat orang yang harus benar- benar clear soal pemahaman HAM nya.

Salah satu media terbitan Jakarta sempat menuliskan laporan soal kemungkinan Purn. Jenderal TNI Luhur Pandjaitan yang berpotensi ditunjuk sebagai Menkopolhukam. Komnas bermasalah dengan nama itu?

Memangnya kenapa dengan nama itu? Luhut kan kebanyakan tugas di luar negeri koq. Ha ha ha.. mudah-mudahan pilihan Jokowi tepat.

Ini soal lain, ngomong-ngomong masih ada rebutan jabatan ketua di Komnas HAM?

Saya juga sempat bingung dengan isu itu. Itu terjadi di awal-awal saat kami bertugas pada 2012 lalu.

Tanya saja kepada koran yang menulis (Laila sempat menyebut salah satu koran terbitan Jakarta).

Tapi sebetulnya waktu itu kami sempat bertanya tentang hak dan kewajiban kami kepada Sekjen sebagai tuan rumah. Kan kami belum tahu apa-apa soal itu.

Nah yang muncul kami terkesan seperti rebutan jabatan. Wajarlah kan komisioner belum saling kenal satu sama lain dan hanya ada satu incumbent.  Sekarang semua beres. Setiap tahun jabatan ketua bisa berganti. Atau yang pernah jadi (ketua) bisa dipilih lagi.

Anda tertarik jadi ketua lagi?

Belum terpikirkan sampai sekarang.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta

Dari Malioboro ke UGM, Menelusuri Jejak Kekerasan dalam Demo Yogyakarta

News | Selasa, 17 November 2026 | 08:04 WIB

Komnas HAM Lihat CCTV UGM, Ada Gambaran Gempuran Gas Air Mata Masuk Kampus

Komnas HAM Lihat CCTV UGM, Ada Gambaran Gempuran Gas Air Mata Masuk Kampus

News | Jum'at, 13 November 2026 | 15:32 WIB

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP

News | Kamis, 12 November 2026 | 22:09 WIB

Komnas HAM Tolak Bergabung dalam Pokja Penanganan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Tolak Bergabung dalam Pokja Penanganan 13 Kasus Pelanggaran HAM Berat

News | Selasa, 10 November 2026 | 12:49 WIB

Geger Bentrok Berdarah di Pidie Aceh, Yusril Persilakan Komnas HAM Selidiki

Geger Bentrok Berdarah di Pidie Aceh, Yusril Persilakan Komnas HAM Selidiki

News | Jum'at, 06 November 2026 | 19:23 WIB

Ratusan Tersangka Ditetapkan, Tapi Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak ke Masyarakat

Ratusan Tersangka Ditetapkan, Tapi Penegakan Hukum Karhutla Belum Berpihak ke Masyarakat

News | Jum'at, 06 November 2026 | 12:17 WIB

Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Dinilai Berlebihan, DPR: Ada Indikasi Pelanggaran HAM

Penggerebekan Ponpes Sukoharjo Dinilai Berlebihan, DPR: Ada Indikasi Pelanggaran HAM

News | Senin, 02 November 2026 | 12:38 WIB

Aparat Bersenjata Geledah Ponpes Putri saat Santri Tidur, Komnas HAM Turun Tangan

Aparat Bersenjata Geledah Ponpes Putri saat Santri Tidur, Komnas HAM Turun Tangan

News | Minggu, 01 November 2026 | 22:00 WIB

Komnas HAM Kritik Draf RUU HAM: Frasa Lembaga Independen Tak Boleh Dihapus!

Komnas HAM Kritik Draf RUU HAM: Frasa Lembaga Independen Tak Boleh Dihapus!

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 20:34 WIB

Komnas HAM Soroti Sejumlah Poin dalam Draf Revisi UU HAM

Komnas HAM Soroti Sejumlah Poin dalam Draf Revisi UU HAM

News | Selasa, 27 Oktober 2026 | 18:33 WIB

Terkini

Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo

Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo

News | Selasa, 17 November 2026 | 19:21 WIB

4 Tone Up Sunscreen Fragrance-Free Andalan Buat Glowing pada Kulit Sensitif

4 Tone Up Sunscreen Fragrance-Free Andalan Buat Glowing pada Kulit Sensitif

Your Say | Selasa, 17 November 2026 | 19:20 WIB

Kegiatan Pendidikan HAM Raih Rekor Dunia, Natalius Pigai: Tidak Boleh Ada yang Kritik

Kegiatan Pendidikan HAM Raih Rekor Dunia, Natalius Pigai: Tidak Boleh Ada yang Kritik

News | Selasa, 17 November 2026 | 19:19 WIB

Dana Cadangan Pesangon Pekerja Dikelola Lembaga Khusus, OJK Ungkap Syaratnya

Dana Cadangan Pesangon Pekerja Dikelola Lembaga Khusus, OJK Ungkap Syaratnya

Bisnis | Selasa, 17 November 2026 | 19:18 WIB

Klasemen Grup A Berubah! Indonesia Libas Afghanistan 4-0, Pastikan Tiket ke Piala Asia U-17 2027

Klasemen Grup A Berubah! Indonesia Libas Afghanistan 4-0, Pastikan Tiket ke Piala Asia U-17 2027

Bola | Selasa, 17 November 2026 | 19:17 WIB

Kutuk Penusukan Jemaah di Masjid Duren Sawit, Pramono Ajak Warga Rawat Keberagaman

Kutuk Penusukan Jemaah di Masjid Duren Sawit, Pramono Ajak Warga Rawat Keberagaman

News | Selasa, 17 November 2026 | 19:16 WIB

Rp7 Miliar Digelontorkan, Jalan Jepara-Keling Diperlebar dan Dibeton hingga Akhir 2026

Rp7 Miliar Digelontorkan, Jalan Jepara-Keling Diperlebar dan Dibeton hingga Akhir 2026

Jawa Tengah | Selasa, 17 November 2026 | 19:12 WIB

Disuruh Mundur atau Dimakzulkan, Presiden Mongolia Resmi Lengser Keprabon

Disuruh Mundur atau Dimakzulkan, Presiden Mongolia Resmi Lengser Keprabon

News | Selasa, 17 November 2026 | 19:10 WIB

SAFEnet Ungkap 75 Persen dari 127 Konten Kritis Dihapus atas Permintaan Komdigi

SAFEnet Ungkap 75 Persen dari 127 Konten Kritis Dihapus atas Permintaan Komdigi

News | Selasa, 17 November 2026 | 19:06 WIB

Toyota Indonesia Gandeng Enam Perguruan Tinggi Jawa Timur Siapkan Talenta Digital Industri Otomotif

Toyota Indonesia Gandeng Enam Perguruan Tinggi Jawa Timur Siapkan Talenta Digital Industri Otomotif

Otomotif | Selasa, 17 November 2026 | 19:05 WIB

×