Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pada 2018 pemerintah akan mengejar target pajak dengan cara persuasi terhadap para wajib pajak dan pelaku usaha.
“Lebih berkomunikasi. Karena kami tidak ingin merusak kepercayaan yang sudah dibangun selama ini teruma karena ada investasi yang sudah membaik,” kata Ani dalam acara Investment Mandiri Forum ddi Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018).
Selain menarikan pajak, lanjut Ani, pihaknya juga akan terus menggali potensi-potensi pajak yang selama ini belum dimanfaatkan dengan baik.
“Ditjen pajak sampai saat ini terus mencari informasi dimana saja ada potensi-potensi pajak itu yang selama ini masih under tax. Kami akan kumpulkan dulu,” ujarnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 2018 pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.618,1 Triliun. Angka ini melejit 9,9 persen dibandingkan tahun 2017 yang terpatok sebesar Rp1.472,7 triliun.
Dari penerimaan perpajakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengemban amanah sebesar Rp1.385,9 Triliun, sedangkan DJBC sebesar Rp194,1 Triliun. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra dalam mengejar tambahan Rp144,1 Triliun dari target penerimaan pajak pada tahun 2017. Terlebih pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak baru tercapai 91 persen. Dengan demikian, dibutuhkan usaha yang lebih keras lagi dari DJP.
Sementara itu, asumsi dasar ekonomi makro pada 2018 tidak jauh berbeda dengan asumsi dasar makro 2017. Tingkat bunga SPN 3 bulan tetap berkisar pada angka 5,2 persen.
Pertumbuhan pajak dari sektor migas pun disinyalir tidak akan tertalu drastis sebab harga minyak per barel tetap berada pada angka 48 Dollar Amerika Serikat per barel.
Bahkan, lifiting minyak diperkirakan akan mengalami penurunan dari 815 ribu barel per hari menjadi 800 ribu barel per hari. Kondisi tersebut untungnya diimbangi dengan kenaikan lifting gas dari angka 1.150 ribu barel per hari menjadi 1.200 ribu barel per hari.
TERPOPULER
