- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikeras data dana pemda triliunan rupiah yang tersimpan di bank adalah akurat
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Gubernur Sumut Bobby Nasution kompak membantah data Kemenkeu
- Perbedaan data ini memicu polemik antara pemerintah pusat dan daerah mengenai transparansi dan pengelolaan anggaran daerah
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas atas bantahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait data dana pemerintah daerah (pemda) yang 'mengendap' di perbankan.
Purbaya menegaskan data yang dirilis pemerintah pusat sudah akurat dan meminta kedua kepala daerah tersebut untuk memeriksa kembali rekening di wilayah mereka.
Purbaya meyakini data tersebut valid karena berasal dari pantauan langsung Bank Indonesia (BI) yang mengawasi seluruh transaksi perbankan nasional. Ia pun menyarankan para gubernur untuk melakukan verifikasi ulang.
"Itu data dari BI, itu sudah dicek sama BI, harusnya betul seperti itu, mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," ujar Purbaya, dikutip Rabu (22/10).
Dengan nada yakin, Purbaya kembali menekankan otoritas dan akurasi data yang dimiliki bank sentral, yang laporannya diterima secara real-time.
"Itu kan data dari bank sentral itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral, harusnya itu yang betul," ucap Purbaya.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah Kemenkeu dan Kemendagri memaparkan data simpanan dana pemda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (20/10). Data tersebut menunjukkan Pemprov Jabar memiliki simpanan Rp4,1 triliun dan Pemprov Sumut sebesar Rp3,1 triliun.
Dedi Mulyadi, melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, dengan tegas membantah data tersebut. Ia bahkan berkelakar telah mencari dana 'gaib' itu di seluruh sudut ruangannya.
"Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada," kata Dedi.
"Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfernya," sambungnya.
KDM mengakui memang ada dana sebesar Rp2,3 triliun di kas daerah. Namun, ia menegaskan dana tersebut bukan sengaja diendapkan, melainkan sudah dialokasikan untuk pembayaran proyek-proyek infrastruktur dan program pemerintah kepada pihak ketiga jelang akhir tahun.
"Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyaklah," tegasnya.
Senada dengan Dedi, Bobby Nasution juga menyangkal data Kemenkeu. Menantu Presiden Joko Widodo itu menyatakan bahwa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut saat ini hanya Rp990 miliar.
"RKUD (Rekening Kas Uang Daerah) kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp 990 miliar," kata Bobby, Selasa (21/10).
Meski begitu, Bobby menyatakan akan tetap melakukan pengecekan ulang untuk menelusuri sumber perbedaan data yang signifikan tersebut.
TERPOPULER
