BPR Pembangunan Nagari Bangkrut, LPS Mulai Bayarkan Klaim Simpanan Nasabah

Suara.com - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai melakukan persiapan verifikasi data nasabah PT BPR Pembangunan Nagari pada 31 Maret 2026. Proses ini dilakukan menyusul pencabutan izin usaha bank tersebut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tertanggal 31 Maret 2026. Bank tersebut berlokasi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

LPS menyatakan, rangkaian proses pembayaran simpanan akan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan nasabah serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Tahapan awal dimulai dengan verifikasi kebenaran data nasabah untuk menentukan status simpanan yang layak dibayarkan.

Verifikasi ini mengacu pada syarat “3T” penjaminan simpanan LPS, yakni simpanan harus tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga tidak melebihi batas penjaminan LPS, serta tidak terindikasi atau terbukti adanya tindakan melanggar hukum yang merugikan bank.

Setelah proses verifikasi selesai, LPS akan mengumumkan daftar nasabah yang simpanannya telah ditetapkan statusnya. Pengumuman tersebut akan tersedia di Kantor Pusat PT BPR Pembangunan Nagari.

Selain itu, nasabah juga dapat mengecek status simpanan secara daring melalui situs resmi LPS dengan mengisi nama bank dan nomor rekening.

“Rangkaian proses pembayaran dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku dan tetap memprioritaskan kemudahan bagi nasabah BPR Pembangunan Nagari,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Group Kesekretariatan LPS Nur Budiantoro dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Untuk informasi lebih lanjut terkait penjaminan simpanan dan proses likuidasi, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di nomor 021-154.