Menkopolhukam: Kedatangan IMF Tak Terkait Pinjam Meminjam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kedatangan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Legarde ke Indonesia pada awal bulan September 2015 tidak terkait pinjam meminjam.

Dalam keterangannya kepada pewarta di Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (28/8/2015), Luhut menegaskan kunjungan Christine ke Indonesia adalah untuk bertemu Presiden Joko Widodo, menyampaikan pandangan-pandangan IMF tentang langkah-langkah stabilisasi ekonomi yang sedang dilakukan Indonesia.

"Indonesia tidak akan meminjam dari IMF. Kita tidak ada urusan dengan IMF dan (terkait hal ini) tidak akan ada yang bisa mengintervensi pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.

Menurut Luhut, Indonesia juga dalam posisi tidak meminta nasihat apapun dari Dana Moneter Internasional. Alih-alih hal itu, ia menawarkan masukan dari Indonesia untuk IMF.

"Mungkin IMF bisa meminta nasihat kepada Indonesia bagaimana menangani masalah perekonomian di negara berkembang," katanya.

IMF sendiri, lanjutnya, sudah lama membuat permohonan agar Presiden Joko Widodo meluangkan waktu untuk bertemu dengan Christine Legard. Tim dari IMF saat itu langsung meminta kepada Luhut saat dia masih menjabat Kepala Staf Presiden.

Luhut menyadari bantuan dari IMF pada tahun 1998 berimbas negatif terhadap Indonesia. Ia mengaku sudah pernah menyampaikan hal ini langsung kepada IMF, saat masih menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia pada tahun 2000.

"Saat itu saya mengatakan pada IMF, kalian telah membuat negara kami hancur pada tahun 1998," tuturnya.

Christine akan berkunjung ke Indonesia pada 1-2 September 2015. IMF akan mengadakan konferensi internasional, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Konferensi yang diadakan di Jakarta itu bertajuk "The Future of Asias Finance", dengan tema "Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan di Asia".

Negara-negara yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Srilanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think tank, dan pelaku pasar keuangan. (Antara)