Kritisi Omnibus Law, Rizal Ramli: Kekayaan Oligarki akan Naik 20-100 Kali

Dany Garjito, Hadi Mulyono

Senin, 12 Oktober 2020 | 21:00 WIB
Kritisi Omnibus Law, Rizal Ramli: Kekayaan Oligarki akan Naik 20-100 Kali
Status Rizal Ramli mengkritik Omnibus Law. (Facebook/Rizal Ramli)

Suara.com - Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik keras UU Omnibus Law Cipta Kerja yang masih menuai kemelut hingga saat ini.

Pasalnya, undang-undang tersebut selain merugikan rakyat kecil, juga cacat prosedur terlebih sampai sekarang belum ada draf resminya meski sudah disahkan DPR.

Melalui akun Facebooknya, Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menilai UU Omnibus Law bakal memperkaya oligarki.

"Oligarki yang sudah super-kaya diberikan kemudahan konsensi tambang, tanah & hutan dengan mengabaikan lingkungan dan hak rakyat lokal," tulis Rizal Ramli, Minggu (11/10/2020).

Dengan adanya UU Omnibus Law ini, kata Rizal, kekayaan oligargi bakal naik berkali-kali lipat.

Status Rizal Ramli mengkritik Omnibus Law. (Facebook/Rizal Ramli)
Status Rizal Ramli mengkritik Omnibus Law. (Facebook/Rizal Ramli)

"Inilah daging wagyu super, kekayaan oligarky akan naik 20-100 kali! Itu terjadi karena 12 komite Omni-Cilaka terkait bisnis tambang & perkebunan. Bos mah mudah diakali," sambung Rizal.

Ia menguraikan, memperkaya oligargi tidak perlu memeras lagi buruh yang sudah miskin tetapi cukup dengan kerakusan (‘greed’) tidak ada habis-habisnya.

Itulah mengapa, lanjut Rizal, pendiri-pendiri Republik ini tidak mau ikut model kapitalisme ugal-ugalan dan menerapkan UUD’45 yang berada di tengah.

Lebih dari itu Rizal mencontohkan kebijakan era Gus Dur di mana saat itu ia menjadi bagian dari pemerintahan.

baca juga

"Pemerintan kami, Gus Dur, ciptakan lapangan kerja 5 juta per tahun, Jokowi kurang 1 juta/tahun. Kami ndak pakai-pakai Omni-omni Cilaka, pakai kebijakan makro & korporate yang pro petani, UKM dan pengusaha nasional. Karena kami ‘policy makers” tidak punya konflik kepentingan!" tegasnya.

Hingga artikel ini diturunkan, tulisan Rizal Ramli tersebut telah dibanjiri ratusan komentar pengguna Facebook.

"Menurut pengamatan saya orang awam, apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah; Lebih baik rakyat dipaksa untuk diajak berkorban menyelamatkan negara apapun resikonya daripada negaranya terpuruk. Umur manusia ada batasnya dan umur negara ini jauh lebih panjang daripada usia manusianya," sahut warganet dengan akun Ali Fa****

"Umur manusia itu ada batas bukan mau hidup terus ingat Presiden kelak di akhirat kalau tidak bisa mensejahterakan rakyatnya neraka udah menantimu jadi semua kejadian itu akibat ulahku jadi kelak Presiden menanggung apa yang membuat rakyat menderita Allah Maha Adil dan Maha Kuasa segalanya," timpal akun Edypur****

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

Soroti Fenomena 'Rule by Law', Eks Ketua KY Sebut Hukum Dibajak Oligarki Demi Proyek Elite

News | Senin, 06 Juli 2026 | 20:48 WIB

Said Didu Blak-blakan: Sebut Safari Politik Jokowi Disokong Oligarki hingga Para Koruptor

Said Didu Blak-blakan: Sebut Safari Politik Jokowi Disokong Oligarki hingga Para Koruptor

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:19 WIB

Selat Hormuz Sudah Dibuka, Kok Harga BBM Belum Turun? Ini Penjelasan Ekonom

Selat Hormuz Sudah Dibuka, Kok Harga BBM Belum Turun? Ini Penjelasan Ekonom

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 14:15 WIB

Antrean di SPBU Tak Sekadar Soal BBM, Ekonom Soroti Beban Sosial Kelompok Rentan

Antrean di SPBU Tak Sekadar Soal BBM, Ekonom Soroti Beban Sosial Kelompok Rentan

News | Senin, 29 Juni 2026 | 15:26 WIB

Prabowo: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Saya, Matematik Adalah Matematik!

Prabowo: Belum Ada Profesor Ekonomi yang Bisa Bantah Saya, Matematik Adalah Matematik!

Bisnis | Sabtu, 27 Juni 2026 | 13:33 WIB

Haris Rusly Moti: Ada Kaum Oligarki Serakahnomic di Balik Narasi 1998 Redux

Haris Rusly Moti: Ada Kaum Oligarki Serakahnomic di Balik Narasi 1998 Redux

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 10:55 WIB

100 Tahun Naar de Republiek Indonesia: Menelanjangi Neokolonialisme 2026, Republik untuk Siapa?

100 Tahun Naar de Republiek Indonesia: Menelanjangi Neokolonialisme 2026, Republik untuk Siapa?

Your Say | Jum'at, 19 Juni 2026 | 21:15 WIB

Ekonom UGM Bongkar Stress Test APBN, Rupiah Rp18.200 Jadi Ambang Kritis

Ekonom UGM Bongkar Stress Test APBN, Rupiah Rp18.200 Jadi Ambang Kritis

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 18:40 WIB

Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan

Pemerintah Diminta Tidak Perkeruh Ekonomi dengan Regulasi yang Membingungkan

News | Rabu, 10 Juni 2026 | 16:50 WIB

Ekonom Sayangkan Harga BBM Naik Terlalu Tinggi, Padahal Pemerintah Bisa Cegah Sejak Awal

Ekonom Sayangkan Harga BBM Naik Terlalu Tinggi, Padahal Pemerintah Bisa Cegah Sejak Awal

Bisnis | Rabu, 10 Juni 2026 | 15:19 WIB

Terkini

DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya

DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 09:08 WIB

KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung

KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 07:39 WIB

Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini

Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 07:05 WIB

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:45 WIB

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:23 WIB

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:20 WIB

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:05 WIB

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:44 WIB

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:35 WIB

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:59 WIB

×