Menurut Asfinawati apa yang terjadi kekinian hingga menyebabkan mahasiswa, buruh, pelajar, petani dan elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi tidak lain karena Pemerintah dan DPR tidak dipercaya dan mau mendengarkan aspirasi rakyat.
Sehingga, dia menilai pernyataan Megawati yang menyarankan agar pihak-pihak yang tak sependapat dengan kebijakan pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR sejatinya merupakan sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataannya.
"Kalau situasi baik-baik saja, siapa sih yang pengen demo, capek," kata Asfinawati.
"Proses Omnibus Law, Revisi UU KPK, UU Minerba, jelas menunjukkan mereka nggak mendengarkan suara rakyat," pungkasnya.
Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh.
Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi. Sebab, menurut dia, pihak-pihak yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR.
"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (28/10).
Selain itu, Megawati juga menyoroti terkait adanya perusakan fasilitas umum di tengah-tengah aksi demonstrasi.
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," kata dia.
Baca Juga: Asfinawati Sindir Fadjroel Rachman: Saat Orba Ikut Demo, Gak Ke Pengadilan?
