Jejak Politisi dan Oligarki di Balik Banjir Sumatra, JATAM Bongkar Nama-nama Besar

Suara.com - Bencana banjir dan longsor dahsyat yang menerjang sejumlah wilayah di Sumatra pada akhir November 2025 menyisakan duka mendalam. Di balik tragedi ekologis tersebut, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti adanya jejak para aktor politik dan oligarki yang terafiliasi dengan perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di lokasi bencana.

Dalam sebuah pemaparan yang tajam, JATAM mengurai benang merah antara konsesi tambang, energi, dan kehutanan dengan nama-nama besar di panggung politik nasional.

Tokoh-tokoh seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, keluarga Bakrie, hingga lingkaran yang dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, disebut memiliki koneksi dengan perusahaan yang beroperasi di kawasan terdampak.

Koordinator Nasional JATAM, Melky Nahar, secara spesifik membeberkan sejumlah temuan yang mengaitkan para elite tersebut dengan kerusakan lingkungan yang memicu bencana.

Koneksi Surya Paloh dan Tambang Batu Bara Aceh

Di Aceh, salah satu provinsi dengan dampak banjir terparah, JATAM menemukan jejak perusahaan tambang batu bara yang terhubung langsung dengan Surya Paloh. Perusahaan ini disebut beroperasi di wilayah yang rentan secara ekologis.

"Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh ini salah satunya Nirmala Coal Nusantara, ini batubara, luasannya 3.000 hektare di Aceh Barat, itu terhubung dengan perusahaan yang dimiliki oleh Surya Paloh," ungkap Melky dalam diskusi virtual, Jumat (16/1/2026).

Gurita Bisnis Keluarga Bakrie

Selain itu, gurita bisnis keluarga Bakrie juga disebut mencengkeram lahan-lahan di Sumatra. Dengan izin tambang yang mencapai puluhan ribu hektare, operasi mereka di Aceh Tengah dan wilayah lainnya menjadi sorotan tajam para aktivis lingkungan.

Melky menyebutkan bahwa rekam jejak grup usaha Bakrie dalam isu perusakan alam bukanlah hal baru. Aktivitas bisnis mereka di berbagai pulau kerap menuai protes dari masyarakat lokal dan pegiat lingkungan.

"Di Sumatera ada PT Dairi Prima Mineral, meskipun tidak sendirian tapi juga dengan perusahaan dari Tiongkok. Dan saya kira ini yang selalu diprotest juga oleh teman-teman di Aceh," ucapnya.

Jejak Airlangga Hartarto di Bengkulu

Nama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut disebut dalam laporan JATAM. Jejak perusahaannya teridentifikasi di Bengkulu Utara, sebuah kawasan yang juga dilanda banjir. Perusahaan tersebut dituding memiliki catatan buruk terkait perusakan lingkungan dan konflik agraria.

"Dulu Genesis Bengkulu, kita pernah melaporkan soal jejak kejahatan dari PT Bara Adhipratama di Bengkulu Utara karena terjadi kerusakan. Lalu ada indikasi pencaplokan lahan milik masyarakat. Jadi perusahaan ini juga ikut andil sampai lingkungan Aceh tidak lagi stabil, bahkan jauh sebelum industri ekstrakatif beroperasi di provinsi Aceh," tuturnya.

Lingkaran Prabowo dan Konsesi Raksasa

JATAM juga memaparkan adanya konsesi kehutanan dan energi skala raksasa yang dikaitkan dengan lingkaran Presiden Prabowo Subianto.

Meski nama Prabowo tidak tercantum secara langsung dalam struktur perusahaan saat ini, sebuah fakta yang juga ditegaskan oleh adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang membantah keterlibatan sang presiden, JATAM menunjuk pada bukti historis dan jejak orang-orang terdekatnya.

Salah satu perusahaan yang disorot adalah PT Tusam Hutani Lestari, yang menguasai konsesi seluas lebih dari 100 ribu hektare di Aceh.

"Tetapi kalau kita cek dokumen-dokumen awalnya, sejarahnya memang Prabowo lah yang membeli PT Tusam Hutani Lestari ini. Dan dalam struktur pengurus berikutnya sampai sekarang yang duduk di struktur perusahaan adalah orang-orang yang notabene ini orang-orang dekatnya Prabowo, termasuk ada nama Prosetio Hadi," ungkap Melky.

Menurut JATAM, kuatnya relasi ekonomi-politik para aktor inilah yang menjadi tembok penghalang bagi penegakan hukum. Proses evaluasi izin dan pemberian sanksi terhadap perusahaan perusak lingkungan berpotensi besar akan tebang pilih dan menemui jalan buntu.

"Ini saya kira mengapa kemudian dalam proses evaluasi dan penegakkan hukum terkait biang kerok penyebab banjir di provinsi Sumatera kemarin, pasti akan menemukan jalan butuh. Karena mereka yang terlibat adalah aktor-aktor yang punya kekuasaan ekonomi politik yang besar dan mereka ada di lingkaran Istana," ucap Melky.