Negosiator Iran Masih Misterius! Siapa Sosok di Balik Perundingan Panas dengan AS?

Suara.com - Pemerintah Iran belum menetapkan siapa yang akan memimpin tim negosiasi dalam pembicaraan penting dengan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan, Jumat 10 Maret 2026.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut Ketua Parlemen Mohammad Baqer Qalibaf akan memimpin delegasi Iran.

Bahkan, Wakil Presiden AS, JD Vance dikabarkan akan menjadi kepala delegasi Amerika, meski kedua informasi itu belum terkonfirmasi resmi.

Sementara itu melansir dari laporan Tasnim News Agency, Kamis (9/4), sumber di Teheran memastikan pihaknya belum mau mengungkap siapa ketua delegasi Iran untuk berunding dengan pihak AS.

Sumber yang sama juga mengingatkan media agar tidak berspekulasi di tengah situasi sensitif.

Pihak pemerintah Iran menekankan pentingnya akurasi informasi mengingat pembicaraan ini berkaitan dengan dinamika geopolitik yang sangat krusial.

Iran disebut telah menyiapkan proposal 10 poin sebagai dasar negosiasi.

Beberapa poin utama mencakup penarikan pasukan AS dari kawasan, pencabutan sanksi, serta pengaturan kontrol atas Selat Hormuz.

Meski membuka jalur dialog, Teheran menegaskan sikapnya tetap tegas.

Pemerintah Iran memandang perundingan bukan sebagai akhir konflik, melainkan perpanjangan pertarungan ke ranah diplomasi dengan tingkat kepercayaan yang rendah terhadap Washington.

Sementara itu, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan bahwa proses negosiasi dengan AS kini berada dalam ancaman serius.

Ghalibaf menilai pelanggaran terhadap poin-poin utama kesepakatan telah merusak fondasi dialog sejak awal.

“Dalam kondisi seperti ini, gencatan senjata bilateral atau negosiasi tidak masuk akal,” tegas Ghalibaf dalam pernyataan resminya.

Menurut Teheran, terdapat tiga pelanggaran utama yang dilakukan pihak Barat dan Israel.

Salah satunya adalah tidak diterapkannya gencatan senjata di semua front, termasuk di Lebanon yang masih menjadi lokasi serangan Israel terhadap Hizbullah.

Iran juga menyoroti dugaan pelanggaran kedaulatan wilayah udara.

Militer Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat tanpa awak yang memasuki wilayahnya, yang dinilai bertentangan dengan kesepakatan untuk menghentikan provokasi militer.

Selain itu, pernyataan negara-negara Barat yang menolak hak Iran untuk memperkaya uranium turut memicu kemarahan.

Teheran menegaskan bahwa hak tersebut merupakan bagian dari kesepakatan awal yang tidak bisa dinegosiasikan ulang.