Deforestasi Bergeser ke Timur, Bisakah Indonesia Lindungi Benteng Terakhir Hutannya?

Suara.com - Pemantauan hutan Indonesia menunjukkan perubahan penting dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya tekanan deforestasi terkonsentrasi di wilayah barat, kini tanda-tanda pergeseran mulai terlihat ke Indonesia bagian tengah dan timur.

Temuan ini menjadi sinyal sekaligus peluang: ketika ancaman berubah, strategi perlindungan hutan juga perlu diperbarui.

Sejak 2018, World Resources Institute Indonesia melalui seri analisis Pantau Jejak secara rutin memantau wilayah yang terindikasi mengalami penebangan hutan. Pemantauan ini memanfaatkan data peringatan deforestasi dari Global Forest Watch dan metode prioritisasi untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi paling mendesak setiap tiga bulan.

Selama periode 2018–2021, analisis menunjukkan tekanan deforestasi masih didominasi wilayah barat, khususnya Sumatra dan Kalimantan. Pola pembukaan lahan pada periode ini cenderung besar, rapi, dan mengikuti jaringan jalan atau konsesi yang sudah ada, menandakan aktivitas skala industri yang terorganisir.

Namun, lanskap tersebut mulai berubah. Dalam periode 2021–2025, Pantau Jejak mengidentifikasi 240 lokasi prioritas dan menemukan peningkatan signifikan di wilayah Indonesia tengah dan timur. Seluruh provinsi di Kalimantan dan Tanah Papua mengalami kenaikan frekuensi kemunculan lokasi prioritas, bahkan hingga dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Di wilayah ini, pola pembukaan lahan terlihat berbeda. Skala cenderung lebih kecil, tersebar, dan tidak beraturan. Aktivitasnya sering kali dimulai dari pembangunan jalan yang membuka akses ke kawasan hutan, lalu diikuti pembukaan lahan secara bertahap. Meski tampak kecil, pola ini berpotensi menimbulkan fragmentasi hutan yang luas dalam jangka panjang.

Salah satu pendorong utama perubahan ini adalah ekspansi sektor pertambangan, khususnya nikel. Analisis menunjukkan aktivitas pertambangan teridentifikasi di 21 dari 50 lokasi prioritas, terutama di Sulawesi dan Maluku. Dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga penurunan kualitas lingkungan, seperti pencemaran air dan sedimentasi sungai, yang berimbas langsung pada kehidupan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, wilayah Indonesia timur masih menyimpan harapan besar. Kawasan seperti Sulawesi, Maluku, dan Papua memiliki tutupan hutan alam yang relatif lebih utuh dibandingkan wilayah lain. Hal ini membuat kawasan tersebut kerap disebut sebagai “benteng terakhir” hutan tropis Indonesia.

Justru karena itu, upaya perlindungan perlu diperkuat sejak dini. Teknologi pemantauan hutan yang kini semakin terbuka, seperti Global Forest Watch dan Forest Watcher, memberikan peluang bagi masyarakat lokal dan pemantau independen untuk terlibat lebih aktif. Akses terhadap data ini membantu mempercepat deteksi dini dan respons terhadap potensi deforestasi.

Peran masyarakat adat juga menjadi kunci. Di banyak wilayah, terutama di Papua, hutan bukan sekadar sumber daya, melainkan bagian dari identitas dan kehidupan sehari-hari. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pengakuan wilayah adat dapat menjadi salah satu cara efektif menjaga hutan. Namun, di Indonesia, pengakuan ini masih terbatas.

Data Badan Registrasi Wilayah Adat mencatat, hingga Agustus 2025, baru sekitar 1,82 juta hektar wilayah adat di Papua yang diakui pemerintah dari total 14,8 juta hektar yang telah dipetakan. Kesenjangan ini menunjukkan masih besarnya ruang untuk memperkuat perlindungan berbasis komunitas.

Selain itu, perbaikan tata kelola juga menjadi bagian penting dari solusi. Evaluasi izin usaha, termasuk perkebunan dan pertambangan, dapat menjadi langkah konkret untuk menekan laju deforestasi. Beberapa inisiatif daerah, seperti peninjauan ulang izin perkebunan di Papua, menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat dapat membuka peluang menjaga hutan tetap utuh.

Pendekatan ini menegaskan bahwa perlindungan hutan bukan hanya soal menghentikan kerusakan, tetapi juga membangun sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat lokal, pemantau independen, dan publik luas menjadi kunci untuk memastikan hutan yang tersisa tetap terjaga.

Pergeseran tekanan deforestasi ke Indonesia timur bukan sekadar peringatan. Ini adalah momentum untuk bertindak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih kolaboratif. Dengan memanfaatkan teknologi, memperkuat peran masyarakat, serta memperbaiki tata kelola, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk menjaga hutan sebagai penyangga kehidupan, hari ini dan di masa depan.