Suara.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani akan mengunjungi Batam, Rabu (4/11) untuk mengklarifikasi informasi tentang rencana hengkangnya sejumlah investor di wilayah itu ke negara lain.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa, klasifikasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang utuh terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh investor, khususnya yang berlokasi di Batam.
"Batam ini memiliki makna strategis karena merupakan salah satu kawasan industri yang pertama kali didirikan di Indonesia. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan BP Batam untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif untuk Batam," katanya.
Menurut Franky, dirinya akan melakukan dialog dengan beberapa investor di Batam. Selain perwakilan investor, dialog juga akan melibatkan Pemerintah Kota Batam, BP Batam, Apindo Batam, Himpunan Kawasan Industri serta asosiasi galangan kapal Batam (Batam Shipyard and Offshore Association).
"Selain melakukan dialog, kunjungan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk melihat salah satu fasilitas investor yang telah beroperasi selama 25 tahun," katanya.
Ia menambahkan, langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam proses investasi sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Franky menjelaskan, ada tiga langkah BKPM untuk mewujudkan hal tersebut yaitu penyederhaan perizinan, memfasilitasi investasi terhambat dan peningkatan investasi. Untuk perizinan, pihaknya menargetkan adanya kepastian syarat dan waktu perizinan, sehingga tercapai perizinan yang cepat, mudah, transparan dan terintegrasi.
Sedangkan untuk memfasilitasi investasi terhambat, lembaga itu telah mengidentifikasi 80 perusahaan yang sedang dalam tahap konstruksi. Dari 80 perusahaan tersebut tercatat nilai investasi sebesar 19,07 miliar dolar AS, dengan rencana penyerapan sebesar 289.112 tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung.
Sebelumnya, sempat diberitakan investor Jepang di Batam mengancam hengkang lantaran iklim investasi Vietnam yang dinilai lebih menarik, khususnya dalam hal isu tenaga kerja terkait pengupahan dan perizinan tenaga kerja, serta keamanan investasi.
Padahal, berdasarkan data yang dirilis BKPM untuk periode Januari-September 2015, realisasi investasi Jepang menduduki peringkat ketiga teratas dengan nilai investasi mencapai 2,49 miliar dolar AS dengan 1.315 proyek. Nilai tersebut, berada di bawah Singapura dengan jumlah investasi 3,5 miliar dolar AS dari 1.998 proyek dan Malaysia dengan investasi 2,9 miliar dolar AS dari 600 proyek. (Antara)
