Suara.com - Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang enggan menanggapi perihal surat permintaan klarifikasi yang dikirim Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kendati begitu, Riefky memandang dengan tidak ditanggapinya surat tersebut, mengartikan masih adanya teka-teki tidak terjawab terkait Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD).
"Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat. Namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut. Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD, apalagi terlibat," kata Riefky dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).
Untuk diketahui, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pihak Istana tak perlu menjawab surat yang dilayangkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY kepada Presiden Joko Widodo.
Sebab surat yang ditujukan kepada Jokowi perihal dinamika yang terjadi di internal partai Demokrat.
"Kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu adalah perihal dinamika internal partai," kata Pratikno dalam keterangan pers yang disiarkan youtube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021).
Pratikno mengatakan, surat yang diantarkan Sekjen Partai Demokrat itu berisikan persoalan konflik internal Partai Demokrat. Sehingga Presiden tak bisa memasuki ranah politik internal partai tersebut.
"Itu adalah perihal rumah tangga internal Partai Demokrat dan semuanya sudah diatur dalam AD/ART," ujarnya.
Sebelumnya, AHY mengatakan, meski telah mendapatkan informasi terkait keterlibatan pejabat dan menteri dalam gerakan kudeta Demokrat tersebut, pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
"Karena itu, tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," kata AHY dalam konferensi pers pada Senin lalu.
AHY mengungkapkan adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan partai Demokrat secara paksa.
Gerakan tersebut, kata AHY, dapat mengancam kedaulatan dan eksistensi partai Demokrat.
"Kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan," tutur AHY.
TERPOPULER
