Kemensos Tegaskan Bansos Tidak Boleh Jadi Alat Politik!

Dythia Novianty, Lilis Varwati

Jum'at, 27 Juni 2025 | 10:20 WIB
Kemensos Tegaskan Bansos Tidak Boleh Jadi Alat Politik!
Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono. [ANTARA FOTO/Fauzan/YU]

Suara.com - Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan kalau bansos tidak boleh dijadikan alat politik oleh siapa pun.

Sebagai pejabat kementerian, Agus juga menekankan kalau hal itu juga tidak akan dia lakukan maupun menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

"Persoalan dalam perjuangan itu ada keuntungan politik, yaitu dikenal oleh masyarakat. Tapi kalau diminta menggunakan jabatan untuk kepentingan partai, tidak," kata Agus saat berbincang dengan politisi senior Akbar Faizal di Jakarta, ditulis pada Jumat 27 Juni 2025.

Menurutnya, setiap pejabat negara harus selalu mendahulukan kepentingan bangsa, dari pada kepentingan partai maupun kelompok tertentu.

Terkait bansos negara, Agus memastikan bahwa penyalurannya telah sangat sistematis. Sehingga tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat politik kelompok tertentu.

Ia menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial yang dikelola oleh Kemensos diberikan melalui transfer, yang langsung diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui PT Pos dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Sehingga peluang menjadikan bansos sebagai alat politik otomatis tertutup.

Sesuai dengan target yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, Agus menyampaikan kalau Kemensos mendapatkan mandat agar bisa menyalurkan bansos dan program pemberdayaan masyarakat lebih tepat sasaran.

Merujuk pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) saat ini masih terdapat 3 juta masyarakat yang miskin ekstrem. Presiden Prabowo meminta, angka kemiskinan ekstrem itu bisa menjadi nol persen pada 2026.

baca juga

Untuk mencapai target tersebut, kata Agus, salah satu strateginya dengan membuat program Sekolah Rakyat.

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini, menurutnya, memberikan harapan dan kesempatan bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan berkarakter, dengan konsep boarding school secara gratis.

"Sekolah Rakyat menjadi harapan baru bagi keluarga miskin yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya karena terhambat biaya," kata Agus.

Dia melanjutkan bahwa orangtua siswa Sekolah Rakyat juga akan diberdayakan melalui program-program pengentasan kemiskinan dan rumahnya diperbaiki.

Agus berpandangan kalau program Sekolah Rakyat menjadi salah satu bantuan yang memang dibutuhkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Dalam berbagai pertemuannya dengan orangtua calon siswa Sekolah Rakyat, Agus mendapati mereka berpesan tidak ingin anak mereka bernasib sama.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penyebab Data Penerima BSU, BPNT dan PKH Tidak Muncul di DTSEN

Penyebab Data Penerima BSU, BPNT dan PKH Tidak Muncul di DTSEN

News | Kamis, 05 Juni 2025 | 07:26 WIB

Data BPNT dan PKH di DTSEN Kementerian Sosial Tidak Muncul, Ini Solusinya

Data BPNT dan PKH di DTSEN Kementerian Sosial Tidak Muncul, Ini Solusinya

News | Rabu, 04 Juni 2025 | 18:32 WIB

BSU Rp600 Ribu Cair Juni 2025, Cek Cara Terdaftar Sebagai Penerima

BSU Rp600 Ribu Cair Juni 2025, Cek Cara Terdaftar Sebagai Penerima

News | Selasa, 03 Juni 2025 | 12:17 WIB

Profil Agus Jabo Priyono, Ketua Partai PRIMA Loyalis Prabowo-Gibran

Profil Agus Jabo Priyono, Ketua Partai PRIMA Loyalis Prabowo-Gibran

News | Senin, 02 Juni 2025 | 15:33 WIB

Prioritas PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025, Cek Data Penerima Bansos Terbaru

Prioritas PKH dan BPNT Tahap Kedua 2025, Cek Data Penerima Bansos Terbaru

Bisnis | Minggu, 01 Juni 2025 | 07:02 WIB

CEK FAKTA: Salah! Pendaftaran Bansos Go Digital Rp 1,5 Juta Per Keluarga dari Kemensos

CEK FAKTA: Salah! Pendaftaran Bansos Go Digital Rp 1,5 Juta Per Keluarga dari Kemensos

News | Jum'at, 30 Mei 2025 | 14:19 WIB

Terkini

Soal Tiga Kasus Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah, Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Khusus

Soal Tiga Kasus Korupsi yang Menyeret Febrie Adriansyah, Komisi III DPR Bakal Bentuk Panja Khusus

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 16:03 WIB

Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU

Polri Tetapkan Febrie Adriansyah dan DR Tersangka Kasus Dugaan Korupsi serta TPPU

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 15:44 WIB

KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri

KPK Soroti Dugaan Korupsi Lintas Rezim di Sukoharjo, Diduga 'Tradisi' dari Era Suami ke Istri

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:47 WIB

Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro

Sudah Mundur dari Jampidsus, Kapan Febrie Adriansyah Diperiksa? Begini Jawaban Polda Metro

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:31 WIB

Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur

Barbuk Emas dan Uang Punya Siapa? Hensa Desak Transparansi Kasus Usai Jampidsus Febrie Mundur

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 14:06 WIB

Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah

Usai Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono Jadi Plt Jampidsus Gantikan Febrie Adriansyah

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:53 WIB

Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat

Jawa Tengah Darurat Korupsi? 4 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK dalam Waktu Singkat

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 13:16 WIB

KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar

KPK Ungkap Modus Bupati Sukoharjo, Gunakan SK Paksa ASN Setor Insentif hingga Rp2,93 Miliar

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 12:34 WIB

Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG

Klarifikasi Kejati Jateng: Tak Ada Pemeriksaan Personel Polri Terkait SPPG

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 11:59 WIB

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan

KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo dan Dua Pejabat Pemkab Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pemerasan

News | Sabtu, 11 Juli 2026 | 11:31 WIB

×