Kenapa Ustaz Khalid Basalamah Ubah Visa Haji Furoda Jadi Khusus? KPK Dalami Jual Beli Kuota

Suara.com - Pemeriksaan pendakwah kondang, Ustaz Khalid Basalamah, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah membuka fakta baru dalam penyidikan dugaan korupsi penambahan kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) periode 2023-2024.

Fokus penyidik KPK kini mengarah pada alasan di balik perubahan visa haji yang digunakan Khalid pemilik agen travel PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, dari visa furoda menjadi haji khusus.

Hal tersebut jadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar praktik lancung jual beli kuota di Kementerian Agama ketika itu.

Ustaz Khalid Basalamah, yang diperiksa sebagai saksi pada Selasa, 9 September 2025, memberikan keterangan yang memungkinkan penyidik untuk memetakan alur permainan kuota haji.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa perpindahan jenis visa ini menjadi salah satu materi pendalaman utama.

"Pengakuan dari yang bersangkutan juga terkait dengan awalnya menggunakan furoda kemudian bergeser menjadi haji khusus, nah, itu juga didalami termasuk perolehan dari kuota itu apakah dari biro perjalanannya atau menggunakan biro perjalanan lain," kata Budi Prasetyo kepada wartawan pada Jumat, 12 September 2025.

Penyidikan tidak berhenti di situ. KPK juga menelusuri apakah Uhud Tour menerima kuota haji tambahan.

Hal ini sejalan dengan dugaan inti dari kasus ini, yakni adanya transaksi haram antara oknum di Kemenag dengan agen-agen perjalanan untuk memperebutkan kuota haji khusus yang bernilai tinggi.

"Nah, itu kan juga termasuk bagian dari jual beli kuota yang menjadi materi penyidikan yang didalami oleh penyidik," tegas Budi.

Ustaz Khalid Merasa Jadi Korban

Di hadapan penyidik dan media, Ustaz Khalid Basalamah memposisikan dirinya sebagai korban.

Dia justru menuding Komisaris PT Muhibbah Mulia Wisata, Ibnu Mas’ud, sebagai pihak yang menjerumuskannya.

"Jadi, posisi kami ini korban dari PT Muhibbah yang dimiliki oleh Ibnu Mas’ud," kata Ustaz Khalid di Gedung Merah Putih KPK, usai diperiksa, Selasa, 9 September 2025.

Khalid menceritakan, awalnya ia dan rombongannya adalah calon jemaah haji furoda yang sudah siap berangkat.

Namun, Ibnu Mas’ud datang menawarkan visa haji khusus melalui travelnya.

"Ada seseorang bernama Ibnu Mas’ud yang merupakan pemilik PT Muhibbah dari Pekanbaru, menawarkan kami visa ini, sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travel-nya dia di Muhibbah. Jadi, kami terdaftar sebagai jemaah di situ," jelas Khalid.

Kala itu, travel miliknya, Uhud Tour, belum mengantongi izin sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PHIK). Ibnu Mas'ud meyakinkannya dengan dalih bahwa kuota tersebut resmi.

"Bahasanya Ibnu Mas’ud kepada kami, PT Muhibbah ini adalah kuota tambahan resmi 20.000 dari Kemenag. Karena dibahasakan resmi dari pihak Kemenag, ya kami terima, dan saya pun terdaftar sebagai jemaah di PT Muhibbah," tambahnya.

Akhirnya, Khalid bersama 122 jemaah lainnya berangkat via PT Muhibbah.

Pembagian Kuota yang Menyalahi Aturan

Dugaan korupsi ini berawal dari kebijakan pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20.000 yang diperoleh Indonesia dari Arab Saudi untuk tahun 2024.

Plt. Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, pembagian kuota haji seharusnya mengikuti rasio 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus.

"Jadi kalau ada kuota haji, berapa pun itu, pembagiannya demikian. Kuota regulernya 92 persen, kuota khususnya 8 persen," kata Asep.

Artinya, dari 20.000 kuota tambahan, seharusnya 18.400 dialokasikan untuk jemaah reguler dan hanya 1.600 untuk jemaah khusus.

Namun, yang terjadi justru penyimpangan fatal. "Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ungkap Asep.

Pembagian 50:50 ini secara drastis melambungkan jumlah kuota haji khusus yang jauh lebih mahal dan menguntungkan biro perjalanan tertentu, sekaligus memicu dugaan adanya praktik jual beli kuota di internal kementerian.