Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah

Bella | Suara.com

Minggu, 17 Mei 2026 | 18:10 WIB
Wamenaker Antisipasi Gelombang PHK Dampak Konflik Timur Tengah
Ilustrasi PHK (Shutterstock)
  • Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan pemerintah berupaya mencegah kenaikan angka PHK akibat dampak tekanan ekonomi dari konflik global.
  • Pemerintah menargetkan penambahan kuota Program Magang Nasional tahun 2026 menjadi 150 ribu peserta untuk menekan angka pengangguran.
  • Pemerintah membuka 70 ribu pelatihan vokasi gratis bagi lulusan SMA dan SMK melalui aplikasi SIAPKerja disertai pemberian insentif.

Suara.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memastikan pemerintah terus melakukan langkah antisipasi untuk mencegah meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi global akibat konflik Timur Tengah.

Menurut Afriansyah, situasi geopolitik internasional yang memanas berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia, sehingga pemerintah harus bergerak cepat menjaga kondisi ketenagakerjaan nasional.

"Nah, kita segera mengantisipasi terjadinya PHK yang bisa membuat banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia," kata Afriansyah di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan Patriot Move 2026 yang digelar Kementerian Transmigrasi dan dirangkaikan dengan lari bersama peserta Ekspedisi Patriot dalam momentum Car Free Day di kawasan Bundaran HI.

Ia mengatakan kondisi perang dan ketidakpastian global saat ini memberi tekanan besar terhadap perekonomian dunia.

"Kita juga sekarang pada tahap kondisi global dunia, perang, ini berdampak kepada semua negara termasuk Indonesia," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Afriansyah, terus memantau perkembangan kondisi global agar dampaknya terhadap sektor industri dan tenaga kerja nasional dapat ditekan semaksimal mungkin.

"Tingkat pengangguran sekarang ini setara dengan 7,4 juta orang, sekitar 4,3 persen dari jumlah penduduk Indonesia," bebernya.

Afriansyah Noor. [Dok.Antara]
Afriansyah Noor. [Dok.Antara]

Sebagai langkah konkret, pemerintah memperluas program ketenagakerjaan, termasuk menaikkan kuota Program Magang Nasional pada 2026 dari sebelumnya 100 ribu menjadi 150 ribu peserta.

"Jadi untuk tahun 2026, Bapak Presiden (Prabowo Subianto) melalui Kementerian Ketenagakerjaan juga membuka insya Allah lowongan sekitar 150 ribu, jadi dari 100 ribu naik menjadi 150 ribu," jelasnya.

Program tersebut ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan agar lebih siap menghadapi kebutuhan industri yang semakin kompetitif.

Selain magang, pemerintah juga memperluas pelatihan vokasi nasional bagi lulusan SMA dan SMK melalui balai pelatihan kerja di berbagai daerah.

"Itu membuka (kuota) 70 ribu pelatihan, silakan mendaftar dan mengikuti. Pendaftarannya di aplikasi SIAPKerja. Di situlah nanti teman-teman bisa ikut mendaftar di magang hub, kemudian juga ikut di vokasi nasional atau pelatihan vokasi nasional," katanya.

Afriansyah menambahkan peserta pelatihan juga akan mendapatkan bantuan uang saku selama mengikuti program.

"Di situ nanti diberikan insentif itu per hari untuk uang sakunya Rp20.000, terus pelatihannya gratis selama bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan sertifikasi dari negara," tambah Wamenaker.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hilirisasi Nikel Dinilai Ganjil: Modal Asing Diduga Dimanja, Pengusaha Lokal Berdarah-darah

Hilirisasi Nikel Dinilai Ganjil: Modal Asing Diduga Dimanja, Pengusaha Lokal Berdarah-darah

Bisnis | Sabtu, 16 Mei 2026 | 08:28 WIB

Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?

Tersiar Kabar PPPK Kena PHK Massal Setelah APBD Dipotong, Apa Kata Pemerintah?

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 17:30 WIB

Pembiaran Impor Baja China Akan Picu Gelombang PHK di Indonesia

Pembiaran Impor Baja China Akan Picu Gelombang PHK di Indonesia

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 14:50 WIB

Hak Jawab Kemenperin untuk Berita tentang Komentar Menperin soal PHK di Industri Tekstil dan Plastik

Hak Jawab Kemenperin untuk Berita tentang Komentar Menperin soal PHK di Industri Tekstil dan Plastik

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 12:29 WIB

Tutup Pabrik, Krakatau Osaka Steel Apakah Sama dengan Krakatau Steel?

Tutup Pabrik, Krakatau Osaka Steel Apakah Sama dengan Krakatau Steel?

Bisnis | Jum'at, 08 Mei 2026 | 10:03 WIB

Sekarang Malu dan Menyesal Terima Uang Rp3 Miliar dan Ducati, Noel: Saya Minta Ampun Yang Mulia

Sekarang Malu dan Menyesal Terima Uang Rp3 Miliar dan Ducati, Noel: Saya Minta Ampun Yang Mulia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 18:43 WIB

Setor Rp213 Triliun ke Negara, IHT Kini Tertekan Kebjakan Pemerintah

Setor Rp213 Triliun ke Negara, IHT Kini Tertekan Kebjakan Pemerintah

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 17:55 WIB

Bantah Minta Ducati ke Irivan Bobby, Eks Wamenaker Noel: Saya Nggak Hobi, Motornya Malah Bikin Jatuh

Bantah Minta Ducati ke Irivan Bobby, Eks Wamenaker Noel: Saya Nggak Hobi, Motornya Malah Bikin Jatuh

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 17:19 WIB

Krisis Keuangan Nissan Picu PHK Massal Hingga Potensi Serahkan Jalur Produksi ke Brand China

Krisis Keuangan Nissan Picu PHK Massal Hingga Potensi Serahkan Jalur Produksi ke Brand China

Otomotif | Kamis, 07 Mei 2026 | 16:02 WIB

PT Krakatau Osaka Steel Tutup dan PHK Ratusan Buruh, Kemenperin Prihatin

PT Krakatau Osaka Steel Tutup dan PHK Ratusan Buruh, Kemenperin Prihatin

Bisnis | Kamis, 07 Mei 2026 | 16:02 WIB

Terkini

BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh

BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Ancam Sejumlah Wilayah Aceh

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 18:04 WIB

Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena

Cegah Perang Suku Pecah Lagi, 300 Pasukan Brimob Dikirim ke Wamena

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 17:59 WIB

Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan

Prabowo: Keamanan dan Ketertiban Negara Sangat Ditentukan oleh Pangan

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 17:05 WIB

Banding Kasus Chromebook, Pengamat Ingatkan PT Tak Ulur Waktu Tahan Ibrahim Arief

Banding Kasus Chromebook, Pengamat Ingatkan PT Tak Ulur Waktu Tahan Ibrahim Arief

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 16:38 WIB

Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa, Relawan PROBO Siap Kawal Program Strategis

Prabowo Resmikan 1.061 Koperasi Desa, Relawan PROBO Siap Kawal Program Strategis

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 16:25 WIB

Dari Limbah ke Pasar Dunia, Rahasia Wayan Sudira Ubah Sampah Kayu Laut Jadi Cuan Ekspor

Dari Limbah ke Pasar Dunia, Rahasia Wayan Sudira Ubah Sampah Kayu Laut Jadi Cuan Ekspor

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 16:12 WIB

Ukir Prestasi, Gus Ipul Apresiasi Siswa Sekolah Rakyat Surakarta

Ukir Prestasi, Gus Ipul Apresiasi Siswa Sekolah Rakyat Surakarta

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 16:01 WIB

Viral Manusia Silver Todong Pisau di Kuta, Polisi Tangkap Pria Asal Bandung

Viral Manusia Silver Todong Pisau di Kuta, Polisi Tangkap Pria Asal Bandung

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 16:01 WIB

Amnesty Desak DPR Segera Sahkan UU Anti Bahan Korosif Usai Kasus Andrie Yunus

Amnesty Desak DPR Segera Sahkan UU Anti Bahan Korosif Usai Kasus Andrie Yunus

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 14:38 WIB

Usman Hamid Kritik Peradilan Militer yang Abaikan Korban: Kehilangan Legitimasi Hukum

Usman Hamid Kritik Peradilan Militer yang Abaikan Korban: Kehilangan Legitimasi Hukum

News | Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17 WIB