Suara.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai wajar Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan seluruh permohonan uji materi yang menuntut syarat pendidikan minimal S1, bagi calon presiden dan wakil presiden. Pasalnya konstitusi tak membatasi pendidikan capres-cawapres
Namun penting, kata dia, MK membuat rambu-rambu soal syarat pendidikan bagi capres-cawapres.
"Memang kalau merujuk ke dalam undang-undang dasar, memang tidak ada syarat ijazah dalam strata terendah maupun tertinggi. Jadi kalau kemudian ada yang mensyaratkan minimal tertentu, itu MK wajar untuk menolak Karena memang undang-undang dasar tidak membatasi," kata pria yang akrab disapa HNW di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2025).
Ia mengatakan, meski menolak syarat batas minimal S1 untuk jadi capres-cawapres, tapi hal itu penting tak membuat kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, yang nantinya ditafsirkan orang tak punya ijazah atau ijazahnya palsu ikut masuk dalam syarat.
Untuk itu, kata dia, menjadi penting harus ada penegasan tentang kualifikasi minimal yang ukurannya masuk akal soal pendidikan capres-cawapres.
"Untuk guru SD saja, ada syarat ijazah. Untuk masuk di pekerjaan mana pun, ditanyakan syarat ijazah," katanya.
"Nah syarat ijazah minimal seperti apa, itu yang penting juga sekalipun MK bukan membuat undang-undang, tapi penting juga untuk memberi rambu sehingga DPR ketika membuat undang-undang, nanti jangan sampai kemudian dianggap bertentangan dengan konstitusi lagi karena ada pembatasan," sambungnya.
Ia pun menegaskan, meski putusannya menolak, tapi rambu-rambu tentang syarat minimal pendidikan capres-cawapres harus diberikan MK kepada pembuat undang-undang.
"Jadi menurut saya pembatasan itu tidak terhindarkan karena pasti diperlukan. Karena tadi bahkan untuk menjadi guru SD, guru TK, bahkan guru TK saja harus ada syarat ijazah. Kemudian untuk pekerjaan mana pun pasti ada syarat ijazah, apalagi untuk calon presiden wakil presiden," katanya.
Baca Juga: MK Ubah Aturan Pemilu Lagi! Agung Laksono: Perlu Kajian Ulang Atau Amandemen UUD 1945?
"Sebaiknya MK juga sekalipun bukan merupakan imperatif, tapi rambu-rambu tentang syarat minimal pendidikan dari seorang calon presifen dan wakil presiden. Tapi sekali lagi kalau ukuran konstitusi memang tidak ada pembatasan minimal ijazahnya strata apa," sambungnya.
Sebelumnya, dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (17/7/2025), MK menolak seluruh permohonan uji materi yang menuntut syarat pendidikan minimal S1 bagi calon presiden dan wakil presiden.
Palu hakim yang diketuk Ketua MK Suhartoyo menjadi penegasan telak bahwa pintu Istana tetap terbuka lebar bagi lulusan SMA.
Putusan ini tidak hanya menolak permohonan konsultan hukum Hanter Oriko Siregar dan mahasiswa Horison Sibarani, tetapi juga mengirimkan pesan keras tentang batasan antara yudikatif dan legislatif.
MK secara fundamental menolak gagasan untuk menjadi "super-legislator" yang mendikte kualifikasi pemimpin negara, sebuah domain yang mereka sebut sebagai milik mutlak politisi di Senayan.
Di jantung penolakan MK terdapat sebuah logika yang menohok: menaikkan standar pendidikan justru akan menjadi 'belenggu' yang membatasi hak konstitusional warga negara.
